#portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemprov memulai rencana aksi untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) dan e-Kinerja pada 2018. Sosialisasi aplikasi kedua sistem itu telah dilakukan pada 23 Februari 2018 lalu dan saat ini sudah mulai proses entri data.

Diharapkan adanya keselarasan dan dukungan logis antara indikator. Sampai dengan level individu juga dapat dimonitor melalui aplikasi e-Kinerja. Ini yang sedang dilakukan bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, kata Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat.

Hal itu dikatakan Taufik dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018, di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/3/2018). Rencana aksi yang mulai dilakukan adalah pembinaan dan evaluasi terhadap laporan kinerja OPD.

Menurut Taufik, Pemprov Lampung berkomitmen terhadap upaya meningkatkan predikat hasil evaluasi AKIP dan pertanggung jawaban atas kinerja hasil terhadap penggunaan anggaran atau Performance Based Budgeting. Komitmen ini dituangkan dalam acara bimtek ini.

Semakin baik nilai akuntabilitas menunjukkan semakin baiknya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan membangun budaya kinerja birokrasi pada Pemprov Lampung, kata dia.

RKT, kata dia, merupakan acuan dan tolok ukur untuk mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai. Hal itu dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran tahun yang bersangkutan dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kinerja yang tertuang dalam RKT merupakan kinerja sasaran strategis, indikator kinerja dan target sesuai urusan, program dan anggaran. Indikator kinerja yang dilaporkan atas setiap sasaran merupakan indikator hasil (outcome), kata Taufik.

Taufik mengatakan dari hasil evaluasi atas AKIP 2017, Pemprov Lampung memperoleh nilai 61,36 dengan predikat B. Tahun ini, nilai harus meningkat. Artinya, ini harus direspon oleh semua OPD yang ada.

Tentu respon itu dimulai dengan komitmen termasuk dengan yang ditugaskan. Kita berharap yang ditugaskan tidak berganti SDMnya dan berkompeten. Mulai hari ini kita akan melakukan pembedahan terhadap substansi yang harus disiapkan, kata dia.

Pemprov Lampung juga terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) atas hasil evaluasi pada lima komponen evaluasi AKIP 2017.

Kelima komponen tersebut yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Untuk Perencanaan Kinerja, Pemprov Lampung akan melakukan perbaikan terutama didalam dokumen keselarasan, substansinya, RPJMD, Renstra.

Karena, kata dia, kita juga dituntut di dalam integrasi sistem pada perencanaan sampai dengan penganggaran. Selain itu melakukan integrasi antara e-planning dan e-budgeting sehingga ada kesesuaian antara perencanaan dan pengaanggaran (money follow program priority), kata dia.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, KemenPAN-RB, Nadimah mengatakan Bimtek dilakukan guna memperbaiki kinerja pada OPD di Lingkungan Pemprov Lampung.

Kita ingin memperbaiki manajemen kinerja di Provinsi Lampung ini. Jadi ada keterkaitan antara kinerja dari Gubernur itu selaras dengan kinerja yang nanti akan diperoleh oleh OPD, ujarnya. (**/PRO2)