Ilustrasi guru honor. LAMPUNGPRO.CO/DOK

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan membagikan Surat Keputusan Walikota terhadap 1.166 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terkait pengganjian, Pemerintah Kota akan berkoordinasi dengan DPRD Bandar Lampung agar dimasukkan APBD Perubahan dan masalah penggajian masuk ranah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung.

"Jadi, kita tidak bicara ada rapel gaji. Penggajian akan dikoordinasikan dengan DPRD Bandar Lampung melalui BPKAD Bandar Lampung. Dengan harapan ini bisa masuk APBD Perubahan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung, Herliwaty, kepada Lampungpro.co, Sabtu (9/7/2022).

Dia juga mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan akan ada rapel. Menurut dia, setiap  anggaran bersumber APBD harus dikoordinasikan dengan Dewan dan BPKAD. "Pemkot dalam hal ini BKD akan membagikan SK Wali Kota akhir bulan Juli. Hal ini sesuai konferensi pers Kepala BKD, Pj. Sekda, dan Wali Kota dua bulan lalu," kata Herliwaty.

Dia menambahkan, terkait penggajian akan dikoordinasikan dengan DPRD karen aakan dimasukkan dalam APBD Perubahan. "BKD tidak pernah bicara masalah gaji apalagi rapel," kata dia.

KLIK BERITA SEBELUMNYA: Gaji Dirapel, Pemkot Bandar Lampung Terbitkan Surat Perintah Tugas 1.166 Guru PPPK

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, Eka Afriana. Dia mengatakan terkait anggaran harus melalui persetujuan DPRD. Dia mengatakan pihaknya bersama BKD berupaya agar guru PPPK mendapat SPT pada tahun ajaran baru akhir Juli 2022. 

"Tidak ada bahasan soal rapel. Ini perlu diklarifikasi agar tak menimbulkan salah persepsi. Kami ingin menepati janji segera memberikan SK Wali Kota, agar ada kepastian," kata Eka. (*)

Editor: Amiruddin Sormin