Anggota DPRD Lampung M. Junaidi | Ist/Lampungpro.co

NATAR (Lampungpro.co): Anggota Komisi V DPRD Lampung, Muhammad Junaidi, mendapati potret getir pelayanan sosial saat melaksanakan kegiatan IPWK di Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Natar, Lampung Selatan pada Rabu (4/2/2026).

Di tengah agenda resmi yang berlangsung di bawah tenda putih, dua kisah pilu mencuat, tentang anak-anak yang terhimpit kondisi medis dan keterbatasan sistem.

Di sudut lokasi kegiatan, Risky Maulana Saputra (15) duduk terkulai di kursi roda. Kepalanya miring, tubuhnya lemah, kedua kakinya menggantung tanpa daya. Ia mengidap Cerebral Palsy sejak kecil, dan sudah membatasi hampir seluruh geraknya, sehingga menghentikan masa kecilnya dalam sunyi dan ketergantungan.

Di sampingnya, sang ibu, Nurdaria, menyimpan beban panjang sebagai orang tua tunggal. Sejak berpisah dengan suaminya, ia memilih menjaga anaknya sepenuh waktu. Pilihan itu membuat ruang ekonomi mereka semakin sempit.

Biaya terapi Rp200 ribu sekali datang, idealnya seminggu sekali. Angka itu bagi Nurdaria bukan sekadar nominal, melainkan dilema antara terapi anak atau kebutuhan makan sehari-hari.

Namun karena tak sanggup lagi membiayai rutin, terapi Risky terhenti, dan kini tubuhnya makin kaku, dengan gerakannya makin terbatas.

Mendengar keluhan itu, Muhammad Junaidi langsung menghubungi pihak BPJS Kesehatan di lokasi kegiatan. Jawaban yang diterima singkat dan diarahkan ke Dinas Sosial Lampung.

:Semua keluhan sudah kami catat dan akan kami bahas di Komisi V DPRD Lampung, untuk mencari solusi konkret," kata M. Junaidi.

Namun bagi para orang tua itu, solusi bukanlah sekadar pembahasan. Solusi adalah terapi yang kembali berjalan. Solusi adalah alat bantu dengar yang berfungsi. Solusi adalah kehadiran negara yang terasa nyata, bukan administratif.

Di kursi rodanya, Risky tetap diam. Ia tak memahami mekanisme BPJS atau alur birokrasi, dan yang ia rasakan hanyalah tubuh yang semakin lemah, dan seorang ibu yang semakin lelah. (***)

Editor : Febri Arianto