DPD Arun Lampung dan Ginda Anshori Saat Jumpa Pers | Lampungpro.co

Namun sebenarnya, menurut Ginda Anshori, pihaknya sejak Februari 2025 sudah melakukan upaya rekontruksi izin konsesi, namun tidak pernah didengar oleh Inhutani, sehingga hari ini mereka diperingatkan oleh KPK.

"Kami konsisten memperjuangkan Register 44 dan Register 46 di Negara Batin, Way Kanan. Ini karena tahun 1940 berdasarkan rapat marga yang memberikan dan menyediakan tanah register adalah masyarakat adat, dan ada tanda tangannya," ungkap Ginda Anshori.

Namun pada tahun 1996, diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan terhadap izin konsesi untuk Inhutani V seluas 55 ribu hektar, tetapi meninggalkan masyarakat adat sebagai pemilik, sehingga masyarakat tidak pernah ditoleh, apalagi memberikan haknya ini tidak pernah, sehingga ia meminta tanah tersebut segera direkontruksi.

"Kemudian kami minta Pemkab Way Kanan dan Polres Way Kanan, agar memfasilitasi ini agar bisa selesai dan hak masyarakat adat tiap tahunnya ada, karena izin konsesi Inhutani ini sampai 43 tahun dan masih ada 15 tahun lagi," ujar Ginda Anshori.

Ginda Anshori pun meminta perhitungan agar masyarakat adat bisa segera mendapatkan haknya. Dengan adanya gejolak ini, Ginda menyebut, masyarakat pasti akan bergerak untuk menuntut hal tersebut.

"Oleh karenanya, kalau bisa rekontruksi ini dibersihkan semua, karena diduga selama ini praktiknya Inhutani ini hanya menerima Rp1,5 juta perhektar pertahun," sebut Ginda Anshori.

Tentunya ini sangat merugikan keuangan negara, dan ia bersama masyarakat adat tidak ada sepersenpun diberikan hak apapun dari Inhutani V, sehingga ia meminta rekontruksi. (***)