DPRD dan Pemprov Lampung Saat Awasi Pendistribusian BBM Subsidi di SPBU | Lampungpro.co/Dok Kominfo

​Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lampung, untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.

​Fauzan Sibron juga menegaskan, rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.

​"Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi," tegas Fauzan Sibron.

​Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun penambahan volume pasokan, tentunya harus berjalan, seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.

​Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan, Pemprov Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan QR code, yang bertujuan agar subsidi BBM bisa tepat sasaran," jelas Budhi Darmawan.

​Pemprov Lampung sendiri, berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait, guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (***)