Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung, Rahmat Mirzani Djausal | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, meminta masyarakat untuk bersama mengawasi terkait distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial di kalangan masyarakat sekitar. Hal tersebut ditenggarai lantaran masih banyaknya persoalan yang ditimbulkan dari proses distribusi bantuan tersebut.

Kami (Fraksi Gerindra Provinsi Lampung) mendorong masyarakat untuk saling mengawasi pemberian PKH dan bansos supaya tidak terjadi salah sasaran, ujar Ketua Fraksi Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal kepada Lampungpro.co, Senin (8/6/2020) kemarin.

Mirza menuturkan, pihaknya beberapa kali menemukan data penduduk miskin yang tidak valid dan menjadi sumber masalah pembagian bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Contohnya, kata Mirza, masih banyak pemegang kartu penerima PKH sejak tahun 2018 hingga sekarang, ditenggarai belum sama sekali menerima bantuan tersebut.

Saat saya reses kemarin banyak sekali warga yang keluhkan mereka belum pernah menerima bantuan PKH, kejadian di Kelurahan Rajabasa dan di Pulau Pasaran. Kemarin ada kejadian orang mampu justru menerima PKH, sementara yang tidak mampu tidak menerima, kata Mirza.

Sekretaris Komisi V ini berharap harus ada perbaikan kualitas data kemiskinan lebih valid dimana setiap desa harus melakukan verifikasi ulang. Sehingga semua pihak akan menyesuaikan data sesuai dengan kondisi masyarakat dilapangan, agar penerima bantuan tersebut tidak salah sasaran dan benar benar tercatat sebagai desil 1, dimana benar-benar miskin dan seterusnya sesuai data objektif.

Kita harus mengubah mindset tentang kemiskinan, bahwa kita justru bangga lepas dari kemiskinan dengan tidak menerima dan berharap lagi dengan bantuan. Ketika bantuan itu tepat sasaran, maka akan mengurangi angka kemiskinan, tegasnya.

Karena hal tersebut, Mirza berharap kepada seluruh masyarakat untuk turut aktif mengawasi proses distribusi bantuan PKH dan Bansos, kemudian dapat melaporkan jika ada pihak yang dinilai tidak layak menerima bantuan tersebut namun justru menerimanya.

Sementara itu, salah satu warga bernama Farida menuturkan banyak masyarakat yang sudah menerima kartu PKH namun tidak kunjung menerima bantuan yang semestinya mereka terima selaku penerima PKH, tak berani buka suara lantaran takut.

Mereka takut mengadu, karena takut dikucilkan atau di-bully dengan pemerintah atau RT setempat. Meski sudah banyak diberikan edukasi dan pemahaman namun banyak mayoritas dari kami warga ini masih takut untuk mengadu dan menyerahkan kartu PKH tersebut untuk didata sebagai penerima yang belum pernah menerima hak kami, tutur Farida.

Padahal, dituturkan Esha, sebagai pemegang kartu PKH, maka warga tidak akan bisa lagi menerima bantuan apapun. Mirisnya, kami tidak bisa dapat bantuan lain karena sudah tercatat sebagai penerima PKH. Padahal dari 2018 menerima kartu ini, saldo tetap nol. Belum pernah menerima pencairan, terang dia.(SANDY/PRO2)