Ketua Aptisi Wilayah II-B Lampung Firmansyah Saat Jadi Narasumber Lampungpro.co Podcafe | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-B Lampung, mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tidak membebankan akreditasi ke program studi. Sebab hal itu turut memengaruhi masyarakat dalam hal ini, orang tua mahasiswa.

Ketua Aptisi Wilayah II-B Lampung, Firmansyah mengatakan, selama munculnya Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT), ada beberapa kebijakan akreditasi yang tidak tepat. Salah satunya, biaya akreditasi dibebankan ke perguruan tinggi, nilainya mulai Rp50-100 jutaan tiap program studi.

"Ini larinya bisa dibebankan ke orang tua para mahasiswa, karena tidak semua kampus punya kemampuan seperti itu. Padahal selama ini, akreditasi dibiayai pemerintah," kata Firmansyah saat jadi narasumber Lampungpro.co Podcafe, Senin (17/10/2022).

Aptisi Lampung menilai, jika biaya akreditasi dianggap beban pemerintah, harusnya dicari jalan agar beban biaya tidak besar. Ada pun jalan itu bisa diusulkan, jika memang pemerintah ingin berbayar, maka jadikan program studi menjadi pilihan, sementara yang wajib diakreditasi hanya perguruan tingginya saja, agar biaya minim.

"Untuk saat ini, kami nilai tidak tepat diberlakukan akreditasi seperti itu, karena masih dalam kondisi pandemi bahkan mahasiswa berkurang. Rata-rata tiap kampus saat ini, terjadi penurunan mahasiswa sampai 30 persen," ujar Firmansyah.

Oleh karenanya, Aptisi Lampung berharap, seharusnya pemerintah masih tetap melakukan pembiayaan. Disisi lain, ada keberatan Aptisi Lampung, terkait masalah jalur mandiri, hingga kini tidak ada limitasi atau batasan jumlah mahasiswa.

Selain itu, penambahan sarana dan prasarana termasuk dosen dan tenaga pendidik, hingga kini belum ada. Atas hal itu, perguruan tinggi swasta (PTS) kehilangan mahasiswa, karena masyarakat harus memilih perguruan tinggi negeri (PTN), sehingga tidak ada simbiosis mutualisme antara PTN dengan PTS. (***)

Editor : Febri Arianto