Berita online Lampung, Berita Online Lampungpro.com, Berita Online Indonesia, Berita Pariwisata Lampung, Berita Pariwisata Indonesia, Portal Berita Online, Portal Berita Lampung, Portal Berita Asean Games 2018, Portal Berita Pilgub Lampung, Portal Berita Pilkada 2018

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Tingginya dinamika politik pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018, memicu terjadinya pembelotan kader di beberapa partai atas keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang mengusung calon di luar keingingan kader. Sejumlah kader memilih mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bukan diusung oleh partainya.

Seperti contoh yang paling menonjol adalah sikap kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat proses pendaftaran pasangan calon di KPU. PKB Lampung semula mengusulkan Mustafa sebagai bakal calon Gubernur ke DPP.  Tapi, DPP PKB makhirnya memutuskan mengusung Arinal Djunaidi berpasangan dengan Chusnunia Chalim (Nunik), yang kini menjabat sebagai Ketua DPW PKB Lampung.

Dua kader PKB, Wakil Ketua DPW Khaidir Bujung dan anggota Fraksi PKB DPRD Lampung Midi Ismanto, memilih mendukung pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli. Padahal, DPP PKB resmi mengusung cagub Arinal Djunaidi berpasangan dengan kader PKB, Chusnunia Chalim (Nunik).

Selain menjabat anggota DPRD Lampung, Bujung juga menjabat sebagai ketua Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Lampung, ormas sayap PKB. Atas sikapnya mendukung calon lain, Bujung mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1 dari Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda.

Dalam surat peringatan ini tertulis bahwa Garda wajib mengamankan kebijakan maupun keputusan DPP. "Khaidir Bujung selaku Ketua DKW Garda Lampung diduga melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan maupun keputusan DPP PKB," tulis Ketua DKN Garda, Cucun A Syamsurizal dalam surat peringatan itu.

Bujung pun diberikan waktu dua hari untuk memberikan klarifikasi sejak surat tersebut diterima. Jika tidak melakukan klarifikasi maka DKN akan memberikan sanksi tegas. Bujung sendiri mengunggah SP1 ini di laman Facebook miliknya. Ia menuliskan kalimat yang terkesan tidak khawatir dengan SP1 ini. "Alhamdulillah bakal dipecat lagi dari ketua Garda Bangsa Lampung," tulis Bujung di akun Facebook pribadinya @khaidirbujungrz.

Saat dikonfirmasi, Bujung mengaku alasannya mendukung Mustafa, meski keputusan ini berlawanan dengan partainya PKB, yang secara resmi mendukung Arinal. Ia tetap konsisten mendukung Mustafa karena, pertama Musatafa Bupati dari NU,. Mustafa ikut  menolak full day school. Karena jika full day school berlaku tidak ada lagi ponpes. Alasan saya jelas, Mustafa warga Nahdatul Ulama (NU). Selain itu, DPW PKB Lampung bersama kiyai NU sudah sepakat untuk mendukung Mustafa, kata dia.

Senada dengan Khaidir Bujung, Politisi PKB lainnya, Midi Iswanto juga mendukung Mustafa. Midi secara tegas menyebutkan bahwa DPP PKB harus melihat realita di lapangan. Menurutnya DPP harus menurunkan tim investigasi ke Lampung. Sehingga ada penilaian bagaimana suasana kebatinan pemilih, konstituen kiyai, dan kader PKB Lampung.

Pilgub Lampung ini bukan sasaran parpol sesungguhnya. Sasaran akhirnya adalah Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 mendatang. Karena itulah, saya menyesalkan sanksi terhadap Khaidir Bujung yang diberikan DKN. Saya dan Bujung ikut membesarkan PKB. Kalau melihat itu kenapa mesti sanksi. Jangan terburu-buru berikan SP untuk Bujung," kata Midi.

Sementara, Ketua DPW PKB Lampung yang juga Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim enggan berkomentar lebih jauh mengenai kader yang membelot. "Kan sudah pernah itu dikomentari kemarin," kata Nunik singkat saat di RSUDAM. (REKANZA/PRO2)