BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Biasanya, saat lepas sambut pejabat, cerita yang muncul adalah serangkaian keberhasilan. Namun cerita Kombes Dicky Patrianegara yang bertugas 22 bulan sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung, justru pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai.
"Saya belum selesai menargetkan setiap anggota Ditreskrimsus minimal punya satu laporan polisi (LP) yang dikerjakan bersama rekan lain. Jadi selain mempermudah, juga mendorong peningkatan kinerja secara personal. Baru tercapai 70 persen dari total 85 personil. Perkembangan anggota mengerjakan LP ditayangkan lewat layar khusus yang diakses siapa pun," kata Dicky di Bandar Lampung, Rabu (15/3/2017).
Selain itu, Dicky mengaku punya utang karena belum menyelesaikan sosialisasi penggunaan anggaran dana desa (ADD) kepada para kepala sesa dan Babinkamtibmas, agar penggunaannya tidak meleset. Fakta di lapangan, banyak kepala desa merasa ADD dana pribadi. Sebagai solusi, program tersebut sudah diamanatkan kepada penggantinya, Kombes Rudi Setiawan.
BACA JUGA: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kini Dijabat Rudi Setiawan
"Saya juga minta Pak Rudi kerjasama dengan instansi yang memberikan pelayanan. Pelayanan itu ada indikasi pungutan liar. Bisa karena pelayanan yang tidak maksimal atau pungli jadi budaya. Misalnya untuk Kota Bandar Lampung, LP pungli berkurang dan jarang masyarakat lapor. Apakah karena malas lapor, punglinya tidak ada, atau pelayanan sudah bagus. Hal itu lebih baik tanya masyarakat langsung," kata Dicky.
Namun kondisinya berbeda di cybercrime. Dicky mengakui ada gairah menyelesaikan kasus cybercrime. Biasanya satu dua LP jadi belasan LP diselesaikan. Artinya ada kepercayaan masyarakat bahwa LP mereka dikerjakan. "Ada harga diri yang dipertaruhkan. Misalnya pencemaran nama baik, pornografi, dan penipuan lewat internet. Semua menguras konsentrasi, kemampuan, kemauan ,dan ketrampilan. Apalagi perkembangan media sosial pesat sekali. Artinya upgrade kemampuan penanganan konvensional, teknologi informasi, dan jaringan luas itu keharusan," papar Dicky. (PRO1)
Berikan Komentar
Pemkot Bandar Lampung tak perlu cari TPA baru sebagai...
372
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia