Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Status Unit Layanan Pengadaan (ULP) di tingkat provinsi berada pada level badan dengan nomenklatur Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ). Hal itu dikatakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis, saat membuka pembinaan kepada satuan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULPBJ), di Gedung Pusiban, Jumat  (8/12/2017).

Pembinaan itu, guna meningkatkan pelayanan dan kinerja, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Lampung. Pada kesempatan itu, Hamartoni Ahadis dan menghadirkan dua narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP-RI).

Pembentukan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Pemerintah Provinsi Lampung dipandang sebagai kebutuhan, mengingat beban kerja dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang melayani 50 (Organisasi Perangkat Daerah) OPD Pemerintah Provinsi Lampung, kata Hamartoni.

Hamartoni berharap dengan dihadirkannya narasumber dari LKPP-RI dapat diperoleh wawasan dan pengetahuan bagi ULP secara maksimal. Sehingga, pada saat awal pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 implementasi yang berkaitan pengadaan barang dan jasa dapat menghasilkan output yang tepat.

Dua narasumber yang langsung didatangkan dari LKPP-RI tersebut Iwan Herniwan (sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana) dan Nuraini Darmastuti (Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Dalam pemaparannya, Iwan Herniwan mengatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa.

Untuk itu, Provinsi Lampung harus menerapkan karakter kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sebagai Center Of Excellent PBJP, kita biasa menyebutnya dengan Se-koper, yaitu Strategis, Kolaboratif, Orientasi kerja, Proaktif dan Perbaikan berkelanjutan, kata Iwan.

Sementara, Nuraini menjelaskan secara mendalam terkait dengan Kematangan organisasi UKPBJ kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Selama ini, LKPP menggunakan metode Capability Maturity Model (CMM).  Setiap langkah dilakukan secara berjenjang. Artinya, setiap tingkat/level dapat dicapai, level-level tersebut yang pertama initial, respectable, defined, managed, dan optimized. Dan kita berharap bersama-sama bahwa seluruh  dapat mencapai output yang maksimal, kata Nuraini. (**/PRO2)