#beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan

JAKARTA (Lampungpro.com): Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan sinkronisasi perencanaan antara BPOM dengan Balai Besar/Balai POM serta kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 tentang pengawasan obat dan makanan.

Kepala BPOM Penny K Lukito menyampaikan upaya mendukung RKP 2019 ini diwujudkan dengan berfokus pada beberapa isu strategis. Yaitu, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui rebranding, aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

Kemudian, pengembangan dan pembinaan pelaku usaha, tindak lanjut Inpres No.3 tahun 2017 dan penguatan pengawasan baik di jalur legal maupun ilegal.

Dengan memperhatikan tantangan pengawasan obat dan makanan, dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal serta kebijakan nasional 2019, maka ditetapkan empat arah kebijakan BPOM tahun 2019 sebagai dasar perencanaan, kata Penny saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) BPOM di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dilansir Halallife (Grup lampungpro.com), kehadiran kementerian dan lembaga terkait dalam Munas ini, menurut Penny adalah sebagai upaya untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan komitmen semua pihak dalam pengawasan makanan dan obat, baik di pusat maupun di daerah.

Kami mengharapkan masukan dan aspirasi stakeholder untuk memperkuat dan mempertajam perencanaan RKP dan RKPD 2019. Dengan demikian kegiatan prioritas BPOM ini tidak hanya tertuang dalam kertas, tapi dirasakan juga oleh masyarakat, ujar Penny.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengungkapkan dukungannya pada peningkatan kerja sama ini. Memang dibutuhkan komitmen antara pusat dan daerah untuk dapat memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.

Selain Kementerian Dalam Negeri, hadir pula pada Munas ini Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif dan para pelaku usaha UMKM. Harus dibangun sinergi antar kelembagaan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi ada orang yang makan makanan kadaluarsa atau orang makan obat yang sudah tidak layak, kata Tjahyo. (**/PRO2)