JAKARTA (Lampungpro.com): Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat mempercepat restorasi di lima kabupaten dengan luas lahan gambut mencapai 848.325 hektare mulai tahun 2016 hingga 2020. "Pemprov Sumatera Selatan serius melaksanakan restorasi dan upaya menjaga lingkungan. BRG tidak memiliki satker di daerah karena itu nota kesepahaman ini memperkuat upaya restorasi gambut bersama-sama," kata Kepala BRG Nazir Foead usai menandatangani Nota Kesepahaman BRG dengan Pemprov Sumsel di Jakarta, Rabu (5/7/2017). 

Dengan kesepahaman ini, seperti dilansir Antara, secara administrasi akan mempermudah dan mempercepat kerja restorasi di provinsi yang tentunya akan dilakukan satuan kerja dari dinas-dinas terkait, lanjutnya. Dan secara otomatis mempercepat penyerapan APBN untuk restorasi gambut. 

BRG yang melakukan perencanaan tentunya akan bekerja sama dengan mereka untuk pelaksanaan restorasi gambut di lapangan. Mulai dari proses pembasahan dengan membangun sekat kanal hingga revegetasi. Nota kesepahaman dengan sembilan poin utama ini bertujuan untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan Restorasi Gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Di mana, dalam penyusunan rencana BRG melakukan pendekatan menyeluruh dalam setiap Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang terbagi dalam Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG). 

Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan terhadap pengaturan pembagian air (water balance), prinsip berbagi tanggung jawab dan berbasis ilmu pengetahuan dapat terlaksana. "Karena itu, perencanaan ini juga akan memetakan semua unit pengelola restorasi gambut (UPRG) yang merupakan pengelola kawasan," kata dia.

Dalam nota kesepahaman sembilan poin utama yang disepakati antara lain untuk koordinasi dan perencanaan restorasi ekosistem gambut, pemetaan kesatuan hidrologis gambut, pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan gambut dan segala kelengkapannya. Kemudian, penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut, pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi.

Selain itu, penelitian dan pengembangan secara terus-menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut dan pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut dan pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut untuk mendukung pengendalian perubahan iklim. Serta, monitoring dalam pelaksanaan restorasi gambut. 

Untuk mempercepat pelaksanaan restorasi gambut, Nazir mengatakan secepatnya nota kesepahaman juga disepakati dengan enam provinsi lainnya yang menjadi area prioritas kerja BRG. "Kemungkinan yang paling dekat dengan Riau," kata dia. 
Sementara, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan total luas lahan gambut di provinsinya mencapai 1,2 juta ha. Menurut dia, masih ada ratusan ribu ha terbakar pada 2015 yang perlu direstorasi. Tidak cukup dana APBN dan APBD untuk merestorasinya. Untuk itu, perlu dukungan dari donor hingga investor. (**/PRO2)