Bupati Mesuji Hj. Elfianah, saat turun langsung ke lokasi PT BNMI untuk mediasi. LAMPUNGPRO.CO

MESUJI (Lampungpro.co): Bupati Mesuji Hj. Elfianah, S.E., turun langsung ke lokasi PT Biomedika Nusantara Indah (BNI) untuk memediasi konflik lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun antara masyarakat dan pihak perusahaan. Kunjungan ini berlangsung pada Jumat (13/6/2025), dengan pengamanan ketat dari jajaran Polres Mesuji.

Dalam sambutannya, Bupati Elfianah menyampaikan harapannya agar konflik lahan yang telah terjadi cukup lama ini dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah hadir untuk menjadi jembatan solusi, bukan hanya sebagai fasilitator.

“Permasalahan ini harus segera diakhiri dengan dialog yang baik. Pemerintah daerah akan terus mendorong semua pihak untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian yang adil,” tegas Bupati Elfianah.

Konflik antara masyarakat dan PT BNI berawal dari tuntutan warga atas lahan plasma yang mereka klaim sebagai hak kemitraan sejak 2013. Warga dari sejumlah desa seperti Sungai Sidang, Sungai Cambai, dan Nipah Kuning mengklaim bahwa sekitar 1.500 hektare lahan yang dikelola perusahaan. Seharusnya lahan itu, dibagikan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan terhadap warga sekitar.

Namun hingga lebih dari satu dekade, warga merasa tidak ada realisasi konkret dari perjanjian kemitraan tersebut. Hal ini memicu berbagai aksi protes dan penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai oleh warga, termasuk pemblokiran jalan menuju area perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Mesuji sebelumnya telah membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik, namun dialog yang dilakukan masih menemui jalan buntu. Oleh karena itu, Bupati Elfianah mendorong pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif.

“Kami ingin masalah ini benar-benar dituntaskan, tidak hanya menjadi janji tanpa kepastian,” ujar salah satu perwakilan warga dalam pertemuan tersebut.

Polres Mesuji memastikan pengamanan berjalan lancar, dengan pengawasan terbuka dan tertutup agar tidak terjadi gesekan antara massa dan pihak perusahaan. Proses mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Mesuji dihadiri oleh perwakilan warga, tokoh adat, unsur Forkopimda, serta manajemen PT BNI.