IB Ilham Malik. LAMPUNGPRO.CO

Polanya sama saja dengan mudik. Bedanya, mudik berorientasi ke tempat ibadah, kalau liburan ke tempat wisata. Ini akan menimbulkan persepsi kurang baik jika tidak dimanajemen dengan benar oleh pemerintah.

Mudik tidak bisa dilihat dari sudut pandang teknis. Belajar dari kejadian tahun lalu, banyak hal non teknis yang menyebabkan larangan tidak efektif. Kebijakan ini sesungguhnya bersifat jawasentris. 

Dalam artian, mobilitas mudik besar itu berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengan, dan Jawa Timur. Ketakutan penyebaran dari tempat ini memang wajar. Tapi, mudik dari Sumatera Selatan ke Lampung, Jambi ke Riau, Sumbar ke Aceh, dan sebaliknya, itu bagaimana? 

Jumlah yang mudik di daerah itu akan sama dengan jumlah mobilitas pada saat ini yang dilonggarkan karena alasan ekonomi. Masyarakat memiliki harapan agar kebijakan terkait mudik ini tidak mengeneralisir. Kalau sifatnya kasuistik Jawa, hendaknya secara hati-hati diberlakukan ke masyarakat di pulau lain.

Tidak seperti di Pulau Jawa, yang jutaan orang bisa bergerak bersamaan jika mudik diizinkan. Meskipun "pembedaan kebijakan" itu merepotkan, tetapi kita harus berkaca pada sisi efektivitas. 

Harapannya, larangan mudik ini disampaikan dalam perspektif 'himbauan'. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. 

Apalagi, saat ini, masyarakat tahu cara berhadapan dengan wabah, sudah ada cara deteksinya, dan tidak asing lagi dengan yang namanya Covid-19 dan trasmisinya. Bukan bermaksud mengabaikan, namun kebijakan 'larangan bergerak saat mudik' akan berefek kurang bagus ketika saat ini saja sudah boleh bergerak kemana-mana dan dimana-mana. (IB Ilham Malik, ST, MT, Dosen, Pengamat Perkotaan, dan Transportasi, tinggal di Bandar Lampung).