BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Center for International Forestry Research (CIFOR) kembali mendukung pembangunan kehutanan Provinsi Lampung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pelatihan Orientasi Penguatan Kepastian Tenure Hutan yang dilaksanakan pada 2-5 Mei 2017 di Bandar Lampung.

Syaiful Bachri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengapresiasi CIFOR yang selama ini mendukung pembangunan kehutanan di Lampung, dan kembali menyelenggarakan kegiatan ini di Lampung. Menurut dia, permasalahan hutan dan kehutanan membutuhkan sumber daya aparatur yang handal dan memiliki kapasitas yang memadai dalam mengatasi masalah dan memberikan solusi penyelesaian.

Terlebih, saat ini, pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat dalam ikut mengelola hutan dalam skema Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial yang dapat berjalan dengan baik dengan tetap berfungsinya hutan sebagai penyangga kehidupan di satu sisi dan memberikan peningkatan kesejahteraan di sisi lain merupakan keberhasilan dari Program Perhutanan Sosial ini," kata dia, dalam siaran pers yang diterima Lampungpro.com, Rabu (3/5/2017).

Kegiatan yang diikuti dua puluh lima peserta berasal dari Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), serta Universitas Patimura Maluku dan Universitas Lampung. Hal itu karena program "Peningkatan Kepastian Hak Tenure untuk Masyarakat sekitar Hutan: Studi Komparasi Global untuk merancang dan melaksanakan Reformasi Tenure", telah dilakukan penelitian sejak 2014 di Lampung, Maluku, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dalam menjawab pelaksanaan reformasi tenure di negara berkembang, sehingga dapat meningkatkan secara efektif kepastian hak masyarakat atas sumber daya hutan di enam negara Indonesia, Peru, dan Uganda, Nepal, Columbia, dan� Kenya. Tiga negara di awal adalah negara lokasi penelitian utama, sedangkan tiga negara berikutnya adalah negara pembanding, kata Tuti Herawati, Peneliti Senior CIFOR.

Dari hasil kajian di Indonesia, implementasi reformasi tenure hutan melalui skema Perhutanan Sosial (PS) masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Contoh success story implementasi PS bisa ditemukan di Provinsi Lampung. Namun, di wilayah lain implementasi PS masih belum bisa memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan penghasilan� masyarakat. Hambatan dan tantangan utama implementasi PS ini terkait dengan faktor-faktor kunci seperti tata kelola (governance) dan kebijakan reformasi tenure (Perhutanan Sosial), anggaran biaya, kapasitas masyarakat, partisipasi institusi lokal dan kolaborasi antarlembaga pemerintah.

Kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari komponen kegiatan peningkatan kapasitas guna menjawab pertanyaan kunci tersebut. Program pelatihan ini menawarkan konsep dan wawasan praktis tentang hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya hutan, jaminan kepastian, tata kelola pemerintahan dan resolusi konflik. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menanamkan pemahaman dan�keterampilan pelaksana reformasi garis depan untuk memberikan hak masyarakat lokal atas hutan, meningkatkan kepastian tenure, dan mengembangkan strategi yang tepat untuk pelaksanaan reformasi tenure yang efektif.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari akan dilaksanakan di kelas dan studi lapang di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman yang telah mengembangkan kemitraan konservasi. Narasumber pelatihan ini secara langsung oleh Tim Peneliti CIFOR yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang sangat memadai, dengan demikian diharapkan nantinya seluruh peserta mendapatkan dan mampu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan hutan di KPH masing-masing. Sehingga, Sumber Daya Hutan Lampung semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dan mendukung visi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Lampung Maju dan Sejahtera, kata �Syaiful Bachri. (*/PRO2)

�

�