BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pembangunan Jalan Tol Sumatera Bakauheni hingga Sumatera Selatan diprediksi ada pertambahan volume lalu lintas secara signifikan sehingga pasca pembangunan tol ini menyebabkan kemacetan luar biasa di pintu penyeberangan Bakauheni. Padahal konektivitas Sumatera--Jawa hanya dilayani lima dermaga penyeberangan di Bakauheni dan 10 di Merak seperti rencana Bappenas.

"Saya sudah memprediksi hal tersebut. Bayangkan berapa ribu kendaraan bertambah setiap hari berlalu-lalang melintasi penyeberangan Bakauheni-Merak sebagai akibat lancarnya moda tol darat sumatera ini. Satu sisi pemerintah dengan giat mengejar target pembangunan tol sumatera ini di 2018. Pemerintah belum memikirkan konsekuensi kehadiran tol ini di ujung Sumatera yang memungkinkan terjadi bottleneck," kata Anggota DPD RI Andi Surya di Bandar Lampung, Selasa (28/2/2017).

Menurut Andi, ini ancaman dan malapetaka perhubungan darat Indonesia. Merak dan Bakauheni akan menjadi neraka kemacetan terutama Lebaran dan hari-hari besar".

"Mau tidak mau pemerintah tidak cukup mengandalkan lima sampai 10 pelabuhan penyeberangan. Jawaban paling memungkinkan adalah digagas kembali upaya untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS)," kata Andi, senator asal Lampung itu.

Konsep JSS ini diajukan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun dihentikan oleh Presiden Jokowi yang mengajukan konsep tol laut. "Menurut saya ini kekeliruan pembangunan nasional, karena untuk membangun wilayah timur tidak harus menghentikan dinamika pertumbuhan wilayah Barat. Saya pernah menghitung biaya jembatan ini bersama Bappenas saat dipimpin Adrinov Chaniago. Biaya diprediksi sebesar Rp200 triliun. Pemerintah hanya mengeluarkan dana 10%, lainnya dibiaya konsorsium swasta. Saat itu Provinsi Banten dan Lampung setuju dan mengeluarkan rekomendasi," kata Andi.

JSS bukan hanya menjadi impian masyarakat Lampung dan Banten, namun aspirasi penduduk Sumatera dan Jawa, sebagai upaya pemecahan masalah arus lalu lintas pasca pembangunan Jalan Tol Sumatera. "Jika Presiden Jokowi dapat meninjau ulang dan menetapkan kembali rencana JSS ini tentu akan dicatat dalam sejarah sebagai sebuah mahakarya pemerintahan Jokowi," kata Andi. (PRO1)