Pemilu 2019, Debat Kandidat, Lampung, Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto kembali dipertemukan di ajang debat keempat Pilpres 2019 yang diselenggarakan pada Sabtu, 30 Mei 2019 di Hotel Shangri-La. Kedua capres tersebut akan head to head dalam debat bertema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Baik Prabowo dan Jokowi mengklaim menguasai tema debat ini. Lalu, apa yang akan ditonjolkan keduanya untuk menarik suara pemilih?

Juru Bicara Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syandzily menyebut, ada beberapa hal yang patut ditonjolkan Jokowi saat debat. Misalnya, dalam hal ideologi, Pemerintahan Jokowi telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ini adalah wadah yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar menjadi pandangan, pedoman dan pegangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kemudian Indonesia juga sebagai (negara dengan) penduduk muslim terbesar di dunia, telah menunjukkan kekhasannya sebagai Islam yang toleran, Islam yang sakinah. Nah, itu menunjukkan keunggulan dari Jokowi," ujar Ace di Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Selain itu, kata Ace, Jokowi juga telah membuat perppu tentang larangan organisasi masyarakat anti-Pancasila. "Tindakan itu dilakukan dalam rangka melindungi Pancasila dan NKRI. Langkah pembubaran HTI kemudian dibenarkan menurut ketentuan hukum hingga ke tingkat kasasi Mahkamah Agung," kata dia.

Kemudian, kata Ace, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia dipercaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Kemudian, dalam hal perlindungan warga negara, kata Ace, Jokowi telah menyelesaikan 73.503 kasus yang menjerat WNI di luar negeri.

Dalam debat, kata Ace, kebebasan Siti Aisyah juga akan ditonjolkan Jokowi sebagai bentuk keberhasilan diplomasi Indonesia terhadap perlindungan WNI di luar negeri. Siti Aisyah sempat diperkarakan di Negeri Jiran, Malaysia dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

"Itu (kebebasan Siti Aisyah) salah satu di antara keberhasilan diplomasi Indonesia. Perlindungan terhadap warga negara di luar negeri itu adalah bagian dari hubungan internasional, peran yang dimainkan oleh pemerintah di luar negeri," kata Ace.

Lalu, mengenai tata kelola pemerintahan, kata dia, Jokowi telah memangkas LNS (lembaga non struktural) dengan mengintegrasikan dengan kementerian, sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti online single submission (OSS), deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah usaha.