Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu. ANTARA

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Dewan Pengupahan Provinsi Lampung telah merampungkan pembahasan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Lampung 2024, pekan lalu. Hasilnya, Dewan Pengupahan Provinsi Lampung mengajukan kenaikan 3-4% dari UMP 2023 sebesar Rp2.633.284,59.

"Hasil keputusan Dewan Pengupahan akan kami sampaikan ke Gubernur Lampung untuk persetujuan Beliau.  Angka pastinya setelah persetujuan Gubernur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Lampung Agus Nompitu, kepada Lampungpro.co, Senin (20/11/2023). 

Menurut Agus Nompitu, proses sebelumnya Pemerintah Pusat sudah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yaitu melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 berisi tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Salah satu poin penting dalam PP terbaru ini adalah kebijakan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun.

"Maka Disnaker Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya dengan menggelar rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung untuk membahas terkait upah mininum provinsi yang akan diberlakukan sejak 1 Januari 2024," kata Agus Nompitu.

Pengajuan kenaikan 3-4% itu jauh dari harapan kalangan buruh di Lampung. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan, para buruh meminta kenaikan UMP hingga 15%.   

Meskipun demikian, angka UMP Lampung 2024 belum final, karena masih dibahas bersama Dewan Pengupahan Provinsi Lampung. Selain itu, penentuan UMP dan UMK juga dibahas bersama serikat pekerja, pengusaha anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (***)

Editor: Amiruddin Sormin