Kasi Pendidikan Islam Kemengar Pesisir Barat, Ahmad Khotob. LAMPUNGPRO.CO/WARI

KRUI (Lampungpro.co): Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pesisir Barat menargetkan pada 2023 ada madrasah tsanawiyah (MTs) bersatutus negeri. Pasalnya, hingga kini belum satu pun MTs berstatus negeri di Pesisir Barat.

Kepala Kantor Kemenag Pesisir Barat Yulizar Andri, melalui Kasi Pendidikan Islam, Ahmad Khotob, mengatakan pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mewujudkan MTs berstatus negeri di kabupaten itu. Lokasinya berada di pinggir Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Sumatera, di Pekon Muara Tembulih, Kecamatan Ngambur seluas 1 hektare.

"Insya Allah ini segera terwujud. Pembangunannya di tahun 2023 dan di tahun yang sama bisa menerima siswa baru," kata Ahmad Khotob kepada Lampungpro.co, Rabu (23/2/2022).

Saat ini, pihaknya masih menunggu pemerintah pusat mengeluarkan nama MTs negeri tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan alokasi anggaran dana pembangunan sekolah beserta fasilitas sarana dan prasarananya.

Sehingga, diharapkan pada tahun yang sama dapat dilaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Nanti namanya adalah MTs Negeri 1 Pesisir Barat. "Lokasinya strategis berada di Jalinbar, saat ini masih menunggu SK Menpan. Tahun 2023 dianggarkan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan siswa baru," kata dia.

Lokasi MTs negeri itu berada di Pekon Muara Tembulih, Kecamatan Ngambur berjarak sekitar 60 kilometer dari Krui, pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Khotob, selain tidak ada lahan yang tersedia di sekitar Krui, juga ada keengganan para pemilik MTs swasta sekolah mereka berubah jadi negeri.

"Sebelumnya kami sudah tawarkan. Tetapi pemilik MTs ngak mau, karena kalau berstatus negeri asetnya berubah menjadi aset negara. Ditempatkan di Muara Tembulih karena di sana siap lahannya," kata dia.

Hingga kini, Pesisir Barat baru memiliki satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Pesisir Barat, di Pekon Ulukrui, Kecamatan Way Krui. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Krui, lembaga pendidikan setingkat SMA di kabupaten itu, kewenangannya tidak berada di bawah Kemenag Pesisir Barat, tapi pada satuan kerja (satker) tersendiri.

Berdasarkan catatan Kemenag Pesisir Barat, ada 47 lembaga pendidikan swasta yang di bawah naungannya. Perinciannya, Raudhatul Athfal (RA) setingkat Taman kanak kanak (TK) sebanyak tujuh. Kemudian, yang mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 13 MI, 21 MTs, dan enam MA. (***)

Editor: Amiruddin Sormin, Laporan: Wari