Pelindo II, IPC Panjang, KI Lampung, Keterbukaan Informasi, Lampung, Bandar Lampung, Lampungpro.com, Info Lampung, Info Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang/IPC Panjang menerima kunjungan ketua dan komisioner Komisi Informasi (KI) Lampung, Kamis (18/10/2018). Kunjungan ini merupakan rangkaian keterbukaan informasi publik Provinsi Lampung. "Kami terapkan Good Corporate Governance (GCG) maka perlu keterbukaan informasi," kata GM IPC Panjang, Drajat Sulistyo.

Keterbukaan informasi publik IPC Panjang mulai dari profil perusahaan, inovasi penyampaian informasi yang ada, serta pedoman pengelolaan informasi publik. Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi diharapkan menjadi panduan yang akan membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pedoman tersebut berisi klarifikasi informasi, hak dan kewajiban pengelola keterbukaan informasi, serta hak dan kewajiban pemohon.

Sementara, Ketua KI Lampung, Dery Hendryan mengatakan, BUMN merupakan badan publik yang bertugas menyelenggarakan usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dana bersumber dari APBN atau APBD, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.

Salah satu tujuan dibentuknya badan publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Agar tujuan tercapai, badan publik diwajibkan memberikan informasi publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

IPC Panjang sejauh ini telah menerapkan keterbukaan informasi dengan baik. Dery berharap, kedepan IPC Panjang bisa menjalin kerjasama lebih baik dengan KI Provinsi Lampung. "IPC Panjang sudah sangat baik dalam keterbukaan informasi," kata dia. (***/PRO3)