JAKARTA (Lampungpro.co): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Pra Kerja yang menjadi salah satu program utama Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2020.

"Pada Februari 2020 ada penjelasan publik dalam bentuk website Maret dan awal April 2020 ada uji coba di 2 kota rencananya di Jakarta dan Bandung basisnya aplikasi lalu pada April-Agustus 2020 perluasan implementasi di berbagai kota dan launching nation wide bulan Agustus," kata Airlangga. 

Pada Desember 2019, pemerintah rencananya akan menyelesaikan peraturan presiden (Perpres) Kartu Pra Kerja, selanjutnya pada Januari 2020 direncanakan penyelesaian Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja.

"Dengan Kartu Pra Kerja ini penerima manfaat akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta - 7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020," terang Airlangga.

Pelatihan-pelatihan itu disiapkan oleh lembaga-lembaga yang sudah ada baik pemerintah maupun swasta. "Lembaga-lembaga akan menyiapkan pelatihan mencakup teknik industri tertentu seperti industri digital life style, fotografi, kopi, perawatan, properti pertanian penjualan, industri kreatif, dan lainnya. Lembaga-lembaga itu prinsipnya menjadi official partner Kartu Pra Kerja," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan platform digital mulai dari pilihan pelatihan, pelatihan online dan offline serta mendapat insentif. "Selain itu kami siapkan demand sight-nya atau kebutuhan usaha terhadap pekerja baik proyek strategis nasional, investor yang masuk ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) maupun kementerian-kementerian sektor atau swasta," kata dia.

Namun biaya pelatihan yang ditanggung tentu bervariasi tergantung pelatihan yang diambil. "Tentu pelatihan itu berada di range lebih luas kalau pelatihan life style, kopi penjahit, hair dressing lebih rendah dibanding coding tapi standarnya Rp 3-7 juta, ini murni pelatihan tenaga kerja, kalau untuk modal kita ada kredit usaha rakyat," ujar dia.

Artinya menurut Airlangga, pemerintah berupaya untuk membangun suatu learning ecosystem. "Di dalamnya ada lembaga pelatihan perbankannya, provider yaitu pemerintah, employer mulai Kadin, Apindo maupun pengusaha disiapkan platform digital, financial technology," jelas Airlangga.(**/PRO2)