Tim penyegelan saat memasang papan segel di salah satu pagar tambak udang, Kamis (25/11/2021). LAMPUNGPRO.CO/PEMKAB PESBAR

Penyegelan tersebut sebagai upaya penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Pesibar 2017-2037, Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 44 Tahun 2018.

Di sisi lain, menurut pengelola tambak udang Handoyo Farm, Hendri, pihaknya mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tersebut. "Tentu kita mendukung adanya perda tersebut, dan memang tambak udang milik kita ini sudah kita stop dari Maret lalu sehingga memang hanya tinggal menunggu penyegelan dari pihak Pemkab Pesisir Barat," kata Hendri.

Namun saat tiba di tambak udang Johan farm, pemilik menolak penyegelan. Alasan yang disampaikan pemilik yakni tambak udang Johan Farm mendapatkan izin usaha sebelum ada Kabupaten Pesisir Barat. Izin dimaksud dikeluarkan Pemkab Lampung Barat.

Alasan lainnya, tambak udang Johan Farm mengikuti ketentuan perizinan. Basisnya, Peraturan Daerah Nomir 8 Tahun 2017 Tentang RTRW bahwa tidak ada ketentuan atau kata-kata yang berbunyi bahwa aktivitas perikanan budidaya dilarang dilakukan di kawasan pariwisata. Usaha yang dilarang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 tersebut adalah kegiatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi kawasan pariwisata terutama wisata alam.