Gubernur Lampung Saat Menerima Audiensi dari BPS Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Soal isu kemiskinan di Lampung, Gubernur Mirza menjelaskan, mekanisme pasar yang terjadi selama ini akibat adanya ketimpangan antara sektor hulu dan hilir.

Oleh karenanya, langkah pertama yang akan ia dilakukan yakni bagaimana mengadjustment ikatan antara hulu sampai hilir terjalin, yang syarat tumbuhnya tidak boleh dari atas, tapi harus dari bawah, harus dari desa.

"Dengan demikian, program-program itu saya mulai dari desa, sehingga dengan kebijakan pembangunan perekonomian di pedesaan diharapkan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pedesaan yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa," jelas Rahmat Mirzani Djausal.

Dengan demikian, maka akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Lampung, karena menurut Mirza, hampir 70 persen penduduk Lampung tinggal di pedesaan, yang artinya peningkatan kesejahteraan masyrakat di pedesaan akan sangat berdampak dengan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Untuk menciptakan iklim Investasi yang baik, Gubernur Mirza menilai, iklim investasi di Lampung harus selalu dijaga dengan baik, melalui berbagai kemudahan regulasi dan birokrasi, menciptakan situasi keamanan yang kondusif, dan tetap harus berdampak bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pandangan terhadap peranan BPS dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Lampung, peranan data dari BPS sangat penting dan krusial dalam mengambil sebuah kebijakan.

Gubernur Mirza menargetkan pada akhir tahun 2025 ini, terbentuk wali data melalui program satu data yang teintegrasi. Mengenai program digitalisasi, digitalisasi merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.