Ratusan umat muslim Provinsi Lampung yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung, menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi dan menyikapi persoalan kebangsaan, terkait dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, Jumat (26/6/2020) | FEBRI/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Ratusan umat muslim Provinsi Lampung yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung, menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi dan menyikapi persoalan kebangsaan, terkait dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, Jumat (26/6/2020).

Dalam aksi tersebut, massa sempat membakar bendera komunisme PKI yang berlogo palu arit. Mereka membawa 7 tuntutan untuk disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung. Adapun tuntutan tersebut salah satunya menolak RUU HIP untuk dibahas dan dirapatkan dalam sidang DPR RI. Mereka juga meminta mendukung penuh maklumat MUI tentang penolakan RUU tersebut.

"Kami juga mendorong kepada MPR dan DPR RI, agar menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Jokowi. Apabila memberi peluang atau akan mengubah Pancasila," kata Koordinator Aksi, Ustad Royan dalam orasinya.

Tuntutan lainnya, mereka juga menekankan kepada pemerintah melalui DPR untuk mewaspadai masuknya komunis gaya baru, melalui program investasi lahan, pulau, proyek, dan reklamasi kepada komunis. Kemudian mereka juga menolak TKA dari China untuk masuk ke NKRI, khususnya di Provinsi Lampung.

"Kami juga mendesak kepada MPR RI untuk memasukkan Tap MPRS tentang pembubaran PKI, sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan seluruh kegiatan-kegiatannya. Stop kriminalisasi terhadap ulama kemudian tangkap dan adili mereka agar tidak ada pagi penista agama," tegas Royan.

Terakhir, mereka meminta dan mendesak Presiden RI untuk segera memulangkan Rizieq Shihab dari Saudi Arabia ke Indonesia. Pantauan Lampungpro.co dilokasi aksi, saat ini para peserta aksi masih menunggu hasil audiensi dari anggota DPRD Provinsi Lampung. (FEBRI/PRO2)