Evaluasi pelaksanaan haji

�

JAKARTA (Lampro): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2016, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menyelenggarakan ibadah haji. Dia juga menjelaskan perlu pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan tersebut dari banyak aspek.

Seperti, pembinaan jamaah haji, penyediaan transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, lobi ke otoritas Arab Saudi dan lainnya.

Hadir dalam rapat evaluasi itu, seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo.

Lukman mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 2016 menetapkan kuota sebanyak 168.800. Rinciannya jamaah haji reguler 155.200, jamaah haji khusus 13.600, dan petugas sebanyak 3.250 orang.

Serapan anggaran haji tahun 2016, kata dia, cukup besar mencapai 98,21 persen atau terserap Rp9.151.593.650.378 dan sisa anggaran operasional Rp 166.725.101.770.

Anggota Komisi VIII Achmad Mustaqim mempertanyakan secara rinci penyerapan anggaran tersebut. Alasannya, efisiensi anggaran dapat dilakukan di banyak sektor sehingga dapat mengefisienkan sebesar Rp19 miliar.� (*)