Ketua Komisi III Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, A.Md. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menyusul mulai beroperasinya layanan transportasi publik cerdas Smart BRT Itera dengan rute Kampus Itera–Mall Boemi Kedaton.

Rapat tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi awal terhadap operasional layanan, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai masa depan transportasi publik di Kota Bandar Lampung yang dinilai masih membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif yang dilakukan ITERA dalam menghadirkan Smart BRT sebagai model awal transportasi berbasis teknologi di kota ini.

Menurutnya, kehadiran Smart BRT bukan sekadar menambah alternatif moda transportasi, melainkan menjadi sinyal kuat perubahan menuju sistem transportasi yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

“Ini adalah sebuah prototipe dengan teknologi yang ada. Masyarakat yang tadinya terbiasa membayar secara tunai, kini mulai diarahkan ke sistem non-tunai. Secara perlahan, ini akan membentuk kebiasaan baru, bukan hanya dalam metode pembayaran, tetapi juga dalam penggunaan transportasi umum,” ujar Agus usai RDP, Rabu (29/4/2026).

Ia menilai, inovasi yang dihadirkan melalui Smart BRT Itera berpotensi mengubah kultur masyarakat yang selama ini masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Perubahan tersebut, kata dia, menjadi kunci dalam mengurai persoalan kemacetan sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas warga.

Meski demikian, Komisi III DPRD mengingatkan bahwa tanggung jawab utama dalam pengembangan transportasi publik tetap berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kehadiran Smart BRT Itera dipandang sebagai proyek percontohan yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan transportasi ke depan.

“Kami tentu mengapresiasi apa yang telah dilakukan ITERA. Namun pada prinsipnya, penyediaan transportasi publik adalah tanggung jawab pemerintah. Prototipe ini sangat baik untuk dijadikan pilot project dalam menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan di Bandar Lampung,” jelasnya.