Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan para direktur rumah sakit untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pelayanan kesehatan dan keberlanjutan program unggulan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) di Kota Bandar Lampung.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa program kesehatan P2KM harus menjadi prioritas bagi seluruh rumah sakit di kota ini.

P2KM yang telah memberikan manfaat besar kepada masyarakat Bandar Lampung diharapkan dapat terus berjalan meski menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pendanaan jaminan kesehatan.

Asroni juga mengungkapkan perubahan besar dalam pendanaan jaminan kesehatan yang akan mulai berlaku pada 2025.

Menurut Asroni, peserta jaminan kesehatan kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) tidak lagi akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

"Melalui surat yang kami terima, mulai 2025, iuran Jaminan Kesehatan untuk PBPU dan BP akan dibebankan kepada kabupaten/kota masing-masing," kata Asroni kepada Lampungpro, Rabu (15/1/2025).

Kebijakan ini sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 400.7.24/6641/VI.I/2024 tentang pembagian kuota penerima jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP untuk layanan kelas III tahun 2025 serta pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Menurut perhitungan, Kota Bandar Lampung diwajibkan menanggung 10.681 peserta dengan total nilai iuran mencapai Rp4,8 miliar.