BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Kasus dugaan suap jual beli jabatan dalam seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang diduga melibatkan oknum Komisioner KPU Lampung inisial ENF, Forum Penyelamat Demokrasi (Formasi) Lampung meminta ENF agar berkata jujur dihadapan majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI.

Ketua Formasi Lampung Andreas Andoyo mengatakan, selama ini pihaknya menilai ENF dalam persidangan DKPP yang sudah digelar kedua kalinya ini, diduga tidak berkata jujur sebagaimana asas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Oleh karenanya, pihaknya meminta ENF untuk jujur agar bisa membongkar dugaan suap tersebut.

"Pengakuan jujur dari ENF ini nantinya, dinilai akan dapat membongkar dugaan suap, yang dalam persidangan sebelumnya disebut-sebut, melibatkan orang dekat WSE yang kini ditangkap KPK," kata Andreas Andoyo, Jumat (24/1/2020).

Dalam hal ini, Andreas Andoyo siap menghadirkan Uya Kuya untuk menghipnotis ENF agar ia dapat berkata jujur. Sebab tanpa adanya kejujuran dari ENF, publik akan menilai kedepannya tidak akan percaya dengan kinerja yang dihasilkan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2020 ini.

"Kami siap untuk menghadirkan Uya Kuya kedepannya, agar menghipnotis ENF untuk berkata jujur. Kalau dengan kesadarannya dia tidak juga mau jujur, maka kami nanti yang akan hadirkan ahli hipnotis. Tujuannya supaya memudahkan dia untuk membuat pengakuan secara jujur," ujar dia.

Terkait kasus ini, eks Ketua KPU Kabupaten Pringsewu ini memberikan apresiasi kepada Budiomo selaku pihak pelapor. Dimana langkah yang dilakukan Budiono ini, sudah berani melaporkan dugaan suap seleksi KPU ini ke DKPP.

Menurutnya, sebagai salah satu tim yang terlibat dalam seleksi KPU Provinsi Lampung, Budiono telah membuktikan bahwa dirinya sangat concern terhadap anggota KPU di Lampung yang berintegritas. Namun, Andreas Andoyo menilai, apa yang dilakukan Budiono tidak didukung oleh mantan anggota tim seleksi lainnya.

Terpisah, Sekretaris Formasi Lampung Jupri mengaku, pihaknya akan terus menghimpun dukungan sebagai upaya untuk menciptakan KPU yang berintegritas. Mereka juga telah mendapat banyak informasi, terkait dengan seleksi KPU baik di tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota se-Lampung yang diduga bermasalah.

Lebih lanjut Jupri menegaskan, untuk Formasi yang beranggotakan mantan KPU kabupaten kota se-Provinsi Lampung ini. Saat ini pihaknya sedang mengkaji upaya hukum, yang mungkin bisa dilakukan untuk mendukung langkah bersih-bersih di KPU Lampung tersebut. (FEBRI/PRO2)