BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Beberapa kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek Bandar Lampung, terutama meninggalnya bayi yang dibawa menggunakan angkutan kota(angkot), membuat rumah sakit ini harus dievaluasi.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung mengundang Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan pihak RSUD Abdul Moeloek melakukan hearing di ruang rapat DPRD Provinsi Lampung, Jumat (29/9/2017). "Hearing bersifat mengingatkan bahwa pelayanan itu sensitif," kata ketua hearing Eli Wahyuni, Jumat (29/9/2017).

Eli mengatakan tidak ada guna jika RS megah dengan pelayanan luar biasa, tapi ada satu kesalahan yang berkaitan dengan nyawa. Ia berharap pihak RSUD Abdul Moeloek bekerja dengan baik tidak setelah ada kejadian. "Kalau kerja setelah ada kasus, itu bukan solusi," kata sekretaris Komisi V ini.

Solusi yang tepat yaitu BPRS meminta RSUD Abdul Moeloek membuat protap pelayanan ambulans. Protap ditempel di masing-masing bidang. Serta penggunaan ambulans harus transparan. "Agar keluarga pasien tahu," kata dia.

Eli mengatakan sopir ambulans merupakan TKS. Tata kelola TKS harus dilaksanakan dengan baik, termasuk proses rekrutmen. Selanjutnya, pengawasan internal dari atas harus tahu hingga bawah. "Nanti bisa banding ke rumah sakit lain," kata Eli.

Sementara itu, Ketua BPRS Provinsi Lampung Torry Duet Iriyanto mengatakan RSUD Abdul Moeloek sedang melakukan evaluasi secara bertahap. BPRS memberikan keleluasaan rumah sakit melakukan evaluasi sendiri. "Dengan catatan dibawah pengawasan BPRS," kata Torry.

Di lain pihak Kepala Cabang BPJS Bandar Lampung Johana mengatakan masukan dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung sangat baik. Ke depan, Program JKN BPJS Kesehatan akan terus dikawal. "Cakupan JKN masih 50 persen, perlu kerja lebih keras," kata Johana. (SYAHREZA/PRO2)