BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Rencana sejumlah warga akan membuat petisi melarang kereta api babaranjang masuk wilayah Bandar Lampung mendapat respon dari Fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung Muchlas E. Bastari mengatakan, keinginan warga membuat petisi merupakan akumulasi kekesalan yang sudah ditahan begitu lama.

Ditambah lagi tidak ada respon dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini. Jadi wajar saja jika warga membuat petisi penolakan. Mereka sudah capek menahan rasa kesal. Siapa tahu dengan adanya petisi ini pemerintah jadi segera bertindak, kata Muchlas, Senin (6/3/2017). Menurut Muchlas, selama ini, lewatnya kereta api babaranjang di wilayah Kota Bandar Lampung hanya meninggalkan debu dan kemacetan saja, tidak ada kontribusi ril yang diberikan buat masyarakat Bandar Lampung.

Untuk itu, Fraksi PKS Kota akan membawa permasalahan kereta api babaranjang ini ke tingkat provinsi dan pusat. Fraksi PKS juga akan mengusulkan agar batubara tidak lagi dibawa melalui jalur darat, dalam hal ini kereta babaranjang. Melainkan dibawa dengan mengoptimalkan tol sungai dan tol laut.

Fraksi PKS juga mengusulkan agar pemerintah pusat memindahkan pengelolaan PT Bukit Asam (PTBA) ke pelabuhan di Tulangbawang. Sehingga, batubara bisa dibawa melalui jalur sungai langsung ke pelabuhan di Tulangbawang. Jadi, nantinya tidak ada permasalahan macet akibat dari lewatnya kereta api babaranjang, kata Muchlas. (*/PRO2)