Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Kemerdekaan saya selaku jurnalis masih sering berbenturan dengan kontrak kerja sama media tempat saya berkerja dengan pemerintah lembaga atau instansi. Dimana berita benar-benar harus disaring sehingga mitra tak tersinggung dan dapa teguran atas nama kerja sama.

Mengandalkan adsense berdasarkan Peraturan Presiden tentang Publisher Right juga sulitnya bukan main. Bolak-balik kena tegur platform yang berujung blokir akun sehingga tak bisa dapat adsense lagi.

Saya memahami vokalnya Rismon Hasiholan Sianipar atas kasus-kasus yang dia kuliti karena dia merdeka secara finansial dari pemerintah. Dengan modal royalti lebih dari Rp5 miliar per tahun yang dia terima atas berbagai aplikasi yang dia patenkan di luar negeri, memang tak ada lagi yang dia takuti.

Media seharusnya memang sudah merdeka secara ekonomi. Tetapi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Lampung di 2024 lalu terendah ketiga nasional.

Media harus pikir panjang memberitakan jalan rusak, sekolah bocor, guru jarang mengajar, dokter jarang ke puskesmas, kontraktor mainkan mutu proyek, hingga pejabat minta setoran atas berbagai proyek APBD. Semua itu masih mimpi.

Apalagi kini satu persatu media besar kini tumbang dan harus mem-PHK jurnalisnya. Segelintir jurnalis yang masih gigih memperjuangkan kemerdekaan itu kini harus tersisih okeh algoritma media sosial yang masih condong mencari sensasi. Tersisih oleh media yang mengandalkan katanya daripada faktanya.

Andai ada 10 saja media dan jurnalis yang menjadi manusia merdeka seperti Rismon Hasiholan Sianipar di Lampung, saya yakin jalan-jalan akan mulus. Guru-guru PNS ngeri bolos mengajar, para dokter akan datang tepat waktu melayani pasien di puskesmas, dan tak ada lagi pejabat yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK (***).