Dokumentasi Diskominfotik Provinsi Lampung | Lampungpro.co/Ist

Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalam bentuk sembako. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

"Misalnya untuk daerah pesisir, agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial," kata Presiden. 

Kegiatan tersebut, diikuti Kabinet Indonesia Maju yang hadir secara langsung di Istana Negara dan seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia secara virtual meeting. Presiden menambahkan, total anggaran sebanyak 16,4% dan 6,5 T realisasi Juli 2022 sebagai belanja tak terduga, masih ada ruang yang sangat besar untuk digunakan. Karena posisi yang di APBD saat ini realisasi nya masih berada di angka 47%. 

"Saya minta kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan waktu yang diberikan Oktober, November bisa betul-betul direalisasikan anggarannya. Karena kita tahu kontribusi APBD disebuah daerah sangat besar dan juga supaya kita tahu bahwa akibat inflasi tersebut terutama yang berkaitan dengan harga pangan dengan nilai pangan," ucap Presiden. 

Selain itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan sebanyak 74%, beras sebagai komponen utamanya 23% desa dan 19% kota. Sementara Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi diantaranya Luwuk, Jambi, Kotabaru, Sampit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan Sibolga. 

Inflasi Year of Year 5 Provinsi dari 10 Provinsi dengan inflasi tertinggi ada di Sumatera yakni NTT, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Papua Barat. "Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota harus tau pasokan beras berasal darimana dan pembeli berasal darimana. Semua bahan pangan dan kalau ada yang masih belum tau hingga kini, minta informasi kementerian perdagangan," katanya. 

Hadir juga di Mahan Agung mendampingi Gubernur Arinal yakni, Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol, Kadis BM dan BK, Kadis PSDA, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial.