Hal itu dikatakan Hamartoni saat membuka Rapat Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Tugas PPID bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung, di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur.

Hamartoni mengatakan PPID perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta penguatan tugas kinerja dan peran aktif PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. "Dalam menghadapi era keterbukaan informasi publik, PPID sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dan, diharapkan harus ada kemampuan individu serta SDM kepada masing-masing SKPD untuk mengelola informasi secara benar untuk dikonsumsi kepada masyarakat," kata dia.

Dia juga mengatakan aparatur pemerintah agar lebih bersinergi untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan diperlukan peran aktif dalam mengoptimalkan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. "Gubernur mengharapkan agar dalam pelaksanaan pemberian informasi. Bukan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat tapi juga bagaimana komunikasi dapat terjalin kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang benar terhadap hasil-hasil pembangunan di Provinsi Lampung," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo dan Statisik Achmad Chrisna Putra menjelaskan PPID pada setiap SKPD untuk memberikan setiap informasi perkembangan ataupun program yang dilakukan untuk dapat disebarkan kepada masyarakat. "Penting untuk SKPD memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan efek yang positif agar  masyarakat tahu tentang perkembangan pembangunan di Provinsi Lampung," kata dia.