BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) diharapkan akan terbangun singkronisasi, harmonisasi, serta sinergisitas pembangunan daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. "Diharapkan tercipta derap langkah yang sama antarpemerintahan di suatu daerah. Hasil dari Musrenbang ini juga nantinya merupakan dari upaya Provinsi Lampung mewujudkan Nawacita dalam setiap sektor pembangunan yang dapat terus dirasakan masyarakat, kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Rabu (5/4/2017).

Hal itu dijabarkan Ridho saat membuka Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2017 di Ballroom SwissBell Hotel Bandar Lampung. Ridho juga menjelaskan dalam bidang pembangunan ekonomi, struktur ekonomi Provinsi Lampung saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Yaitu sebesar 31,45 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 18,83 persen. Angka itu mengalami tren peningkatan setiap tahunnya.

Dia juga menjelaskan, guna mendukung swasembada pangan nasional, produksi padi Provinsi Lampung terus mengalami tren peningkatan. Di mana, pada 2016 produksi padi sebesar 4,02 juta ton atau meningkat 11 persen dari 2015. "Kinerja perekonomian yang direpresentasikan melalui angka pertumbuhan ekonomi, Provinsi Lampung juga cukup baik, yaitu sebesar 5,15 persen (year on year) di atas angka pertumbuhan nasional yang sebesar 5,02 persen. Secara regional, pertumbuhan ekonomi Lampung berada di atas rata-rata Sumatera yang sebesar 4,29 persen dan menempati posisi keempat secara nasional, kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan Musrenbang adalah wadah aspirasi dari daerah ke pusat, dari bawah ke atas yakni kabupaten/kota. Aspirasi itu disandingkan dengan program yang terdapat di pusat dan disinergikan dengan peraturan yang berlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Peraturan inilah, kata dia, harusnya sudah dipahami dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses Musrenbang. Menurut Soni Sumarsono, dalam tingkatan APBD 2017 ini pada level provinsi, Kemendagri menilai Lampung telah tepat waktu dalam penyampaiannya. "Bapak Menteri berpesan agar terus dipertahankan. Ketepatan waktu dalam penyampaian APBD ini merupakan sebuah cerminan bahwa di Lampung hubungan antara eksekutif dan legislatifnya berjalan dengan harmonis. Karena, pada hakikatnya sinergi di antara keduanya wajib dijalankan, mengingat posisi keduanya sejajar," kata Plt Gubernur DKI Jakarta itu.

Hadir dalam kesempatan ini Anggota DPD RI Ahmad Zajuli, Inspektur Utama Bappenas Roni Dwi Santoso, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Kapolda Lampung Irjend Soedjarno,  Kajati Lampung Syafrudin, unsur Forkopimda dan bupati/wali kota di Provinsi Lampung. (*/PRO2)