Suasana Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Millenial, Kota Bandar Lampung | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Persoalan ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung masih menjadi tantangan serius yang harus mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi yang akan dihadapi kota ini dalam beberapa tahun mendatang, ketersediaan lapangan kerja yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memberikan perhatian khusus terhadap isu ketenagakerjaan karena telah menjadi salah satu permasalahan strategis yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025–2029.

"Berdasarkan dokumen RPJMD, kelompok usia produktif di Kota Bandar Lampung diproyeksikan akan mendominasi hingga mencapai sekitar satu juta penduduk pada tahun 2030. Kondisi ini tentu menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi sekaligus menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai," ujar Asroni Paslah, Senin (15/6/2026).

Dalam dokumen RPJMD disebutkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja harus diantisipasi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Jika tidak, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan menimbulkan berbagai persoalan sosial lainnya.

Data RPJMD menunjukkan jumlah angkatan kerja Kota Bandar Lampung terus meningkat dari 554.224 orang pada tahun 2020 menjadi 616.815 orang pada tahun 2024. Namun pada saat yang sama masih terdapat 45.863 penganggur terbuka pada tahun 2024. Rasio kesempatan kerja juga belum mampu menyerap seluruh pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Lebih lanjut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bandar Lampung masih berada pada angka 7,44 persen pada tahun 2024. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung yang berada pada angka 4,19 persen dan rata-rata nasional sebesar 4,91 persen. Bahkan pada masa pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka di Bandar Lampung pernah mencapai 8,85 persen.

"Ini menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Jangan sampai bonus demografi justru berubah menjadi beban demografi akibat tingginya angka pengangguran," kata Asroni.

RPJMD Kota Bandar Lampung juga mengidentifikasi bahwa meningkatnya jumlah pengangguran dapat berdampak terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja berpotensi meningkatkan risiko pengangguran, kemiskinan, hingga kriminalitas.