Gubernur Lampung Saat Susun RKPD 2027 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif, dan berorientasi pada pengelolaan seluruh potensi ekonomi daerah dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lampung Tahun 2027, Kamis (15/1/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Rahmat Djausal mengatakan, penyusunan RKPD 2027 harus mulai memikirkan target besar pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 5 persen.

Menurutnya, target tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah tidak terpaku semata pada belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Total APBD Lampung hingga kabupaten/kota pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp32 triliun, namun perputaran ekonomi Lampung dalam setahun mencapai sekitar Rp520 triliun, sehingga APBD hanya mewakili sekitar 6 persen dari keseluruhan kapasitas ekonomi daerah.

"Kalau perencanaan hanya fokus pada membelanjakan APBD, berarti hanya mengatur enam persen ekonomi Lampung. Padahal tugas pemerintah bukan hanya membelanjakan, tapi juga mengatur agar ekonomi daerah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah harus diarahkan pada penciptaan regulasi dan kebijakan yang mampu menahan kebocoran ekonomi keluar daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Lampung berada di kisaran Rp4-5 juta perbulan, namun pengeluaran konsumsi rata-rata masyarakat hanya sekitar Rp1,3 juta perbulan, yang menunjukkan tingginya aliran dana keluar dari Lampung.

"Dari total Rp528 triliun ekonomi Lampung, yang benar-benar beredar dan tersimpan di daerah tidak sampai 30 persen. Inilah penyebab utama kemiskinan, lapangan kerja terbatas, dan daya beli lemah," ujar Gubernur Lampung.

Gubernur juga menyoroti struktur ekonomi yang tidak inklusif, khususnya di daerah dengan PDRB tinggi, tetapi tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah.

Gubernur pun mencontohkan sektor perkebunan besar yang bernilai tinggi, namun minim keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Gubernur juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan, di mana dari sekitar Rp150 triliun kontribusi sektor primer Lampung, hanya Rp30-40 triliun yang telah diolah menjadi produk bernilai tambah, sementara sisanya masih dijual dalam bentuk bahan mentah.

Dalam penyusunan RKPD 2027, Gubernur Mirza juga meminta seluruh kepala daerah dan kepala Bappeda kabupaten/kota, untuk merancang pembangunan berbasis tujuan (goal oriented), bukan sekadar daftar proyek. Fokus utama diarahkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Seluruh program pemerintah harus menyasar kelompok masyarakat Desil 1 hingga Desil 4, yang jumlahnya sekitar 880 ribu jiwa di Lampung, di mana kelompok ini menjadi prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dengan target menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen pada tahun 2029. Seluruh program lintas sektor diminta berbasis data terpadu dan terintegrasi. (***)

Editor : Febri Arianto