Gubernur Lampung Saat Rapat Paripurna DPRD Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengapresiasi DPRD Lampung, khususnya Panitia Khusus (Pansus) atas perhatian dan pendalaman yang dilakukan terhadap substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Lampung Tahun Anggaran 2025.

Menurut Gubernur Lampung, proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Proses ini bukan semata agenda administratif tahunan, tapi menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung," kata Rahmat Mirzani Djausal pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Penetapan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Rekomendasi terhadap LKPJ, Senin (25/5/2026).

Gubernur Lampung menilai, berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Lampung, turut mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan semakin tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga menegaskan, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Lampung merupakan kemitraan kelembagaan yang sehat, dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

"Dalam dinamika pemerintahan daerah, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar, namun tujuan tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas," tegas Rahmat Mirzani Djausal.

Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemprov Lampung terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai sektor melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik.

Pemprov Lampung juga terus mendorong pengembangan UMKM, penguatan investasi daerah, ketahanan pangan, serta pembangunan sektor-sektor unggulan daerah, sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.