BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Dana sebesar Rp74 miliar untuk penyelenggaraan pilkada ditandatangani oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, di ruang rapat pemerintah provinsi, Rabu (26/7/2017) siang. Sebanyak Rp44 miliar digelontorkan untuk KPU Provinsi Lampung, sementara Rp30 miliar untuk Bawaslu. "Dana tersebut ditandatangani pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) oleh Gubernur Lampung, Ketua KPU, dan Bawaslu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, Rabu (26/7/2017).

Dana NHPD itu digunakan untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada 2018. Ada beberapa perbedaan dari tahun lalu terkait NHPD. Peraturan Mendagri Nomor 273 tahun 2017 pada butir tiga menjelaskan pendanaan pilkada merupakan kebutuhan mendesak. Mekanisme NHPD dikecualikan dan bukan termasuk dalam hibah bantuan sosial. NHPD Pilkada 2018 mendatang akan dibagi dalam dua tahapan. Tahap pertama pada 2017, dana hibah akan dikirimkan langsung ke nomor rekening KPU dan Bawaslu. "Sisanya dianggarkan pada 2018," kata Sutono.

Sementara itu, Gubernur Lampung berharap penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan berjalan lancar. Ia berharap dinamika politik tidak sampai mengganggu kehidupan bermasyarakat dan pembangunan di Lampung. "Pilkada 2014 dinamika sangat luar biasa, saya apresiasi penyelenggara pemilu telah kerja dengan sangat baik," tegas Ridho.

Di lain pihak Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengatakan tahapan pemilu semua sudah disiapkan. Terdekat KPU Provinsi Lampung akan mengkonsolidasikan ke KPU tingkat kabupaten dan kota di Lampung. Untuk pendaftaran PPK dan PPS akan dilaksanakan pada bulan Oktober. "Nanti, pada 22-26 November 2017 calon perseorangan dijadwalkan menyerahkan bukti dukungan, semua sudab detail kita persiapkan," tegas Nanang. (ESYA/PRO2)

�� ��������������������������������������������

�