LAMPUNG BARAT (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo terus berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu yang ada di provinsi, baik melalui dukungan APBN maupun APBD Provinsi. Tahun ini, pemberdayaan keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dialokasikan sebanyak 130 kelompok dengan anggaran Rp2,6 miliar. Disamping itu juga anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 100 unit dengan anggaran Rp2 miliar, kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni, Senin (21/8/2017).

Hal itu dikatakan Sumarji saat menghadiri dan memberikan arahan pada Bimbingan Teknis Penerima Manfaat Program Penanganan FM Perkotaan di Gedung Wanita, Kabupaten Lampung Barat. Sumarju didampingi Kepala Dinas Sosial Lampung Barat Gison Sihite. Hadir pada kesempatan itu 200 orang (20 kelompok) dari keluarga penerima manfaat yang berasal dari empat kecamatan (Balikbukit, Sumberjaya, Sekincau, dan Waytenong).

Disamping itu, kata Sumarju, Gubernur juga berusaha untuk mewujudkan rumah layak huni yang dikemas dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Pada tahun 2017 telah dialokasikan untuk 100 unit rumah dengan anggaran sebanyak Rp2 miliar.

Kepada penerima bantuan KUBE Sumarju mengharapkan agar dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh sebagai salah satu alternatif tambahan penghasilan keluarga. "Tidak semua keluarga miskin mendapatkan bantuan KUBE. Untuk itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu usaha peningkatan pendapatan keluarga, kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, Guson Sihete, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung yang telah memperhatikan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, khususnya program yang berpihak untuk kesejahteraan masyarakat. Diinformasikan juga mulai Senin (21/8/2017) telah dilakukan pencairan PKH tahap 1, 2, dan 3 dengan sasaran 6.702 KPM. Insya Allah, sebagaimana instruksi Menteri Sosial RI pada Agustus bantuan PKH sudah tuntas, kata dia. (**/PRO2)