Direktur PT CKB Saat Ditahan Kejari Bandar Lampung | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Direktur PT CKB, Cahyadi Kurniawan alias Adrianus Cahyadi alias Ayung, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kamis (28/8/2025) malam.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bandar Lampung, Angga Mahatama mengatakan, Adrianus Cahyadi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi.

"Tersangka ini terlibat kasus korupsi pada Program BNI Griya, pada PT. BNI Kantor Cabang Tanjungkarang, terhadap pembelian kios di Pasar Gudang Lelang, Bandar Lampung di tahun 2007," kata Angga Mahatama.

Menurutnya, penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil penyidikan, laporan perkembangan penyidikan, serta berita acara ekspose pada 28 Agustus 2025, dimana telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

"Dalam aksinya, tersangka ini telah mengajukan kredit BNI Griya terhadap pembelian kios di Pasar Gudang Lelang, dengan menggunakan debitur yang merupakan pegawai PT. CKB dengan menggunakan syarat-syarat yang tidak benar," ujar Angga Mahatama.

Ada pun surat tersebut, mencakup keterangan gaji dan surat keterangan pegawai, yang mana pengajuan kredit tersebut, dilakukan secara melawan hukum terhadap objek yang belum terdapat alas hak.

Akibat perbuatan tersebut, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,79 miliar, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit program griya pada PT Bank Negara Indonesia periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.

Sebelumnya dalam perkara tersebut, Kejari Bandar Lampung sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka, serta telah disidangkan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terhadap tersangka Adrianus Cahyadi ini, dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung selama 20 hari, terhitung sejak 28 Agustus 2025 sampai dengan 16 September 2025.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (***)

Editor : Febri Arianto