BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung menilai, saat ini, KPK tidak serius dalam menangani berbagai kasus korupsi. Kasus Hambalang, BLBI, RS Sumber Waras, Century, Reklamasi Teluk Utara di Jakarta yang terbilang kasus besar tidak tersentuh sama sekali. "Dugaan uang mengalir ke Amin Rais yang belum jelas diungkit-ungkit terus," ujar Ketua IMM Lampung Yusuf Ridho Bilah saat melakukan aksi di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Selasa (13/6/2017) siang.

Nama Amin Rais dicatut dalam dakwaan jaksa kasus pengadaan alat kesehatan mantan Menteri Siti Fadilah Supari. Tindakan KPK dengan memcatut nama Amin Rais dinilai merupakan manuver politik untuk menjatuhkan nama baik tokoh revolusi tersebut. "Ini kriminalisasi sekaligus pembunuhan karakter," kata dia.

Atas kejadian tersebut, IMM Lampung meminta KPK segera klarifikasi keterlibatan Amin Rais dalam kasus pengadaan alat kesehatan. IMM Lampung mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi dengan skala yang besar. "Kasus BLBI, Reklamasi, RS Sumber Waras, KTP Elektronik, dan Century," tegas Yusuf.

Selain itu, IMM Lampung menolak pendirian tambang semen di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penggusuran di Jakarta dan Karawang pun tak luput dari pandangan IMM Lampung. Karena, menurut IMM Lampung, penggusuran tidak memperhatikan nilai kemanusiaan.

IMM Lampung juga mendesak Kapolri untuk bertanggung jawab atas tindakan represif aparat kepada aksi mahasiswa. Pada momentum bulan Ramadan ini, IMM Lampung meminta pemerintah menjaga stabilisasi harga kebutuhan dasar masyarakat. "Stabilisasi politik juga harus dilakukan pemerintah."

Yusuf menambahkan aksi serupa dilakukan IMM se-Indonesia dengan tuntutan nasional yang sama. Nantinya Muhammadiyah akan menurunkan berbagai badan otonominya untuk aksi bersama. "InsyaAllah setelah Idulfitri," kata dia. (*/EZAL/PRO2)