Jalan rusak parah di Kecamatan Purbolingga (kiri) dan Raman Utara, Lampung Timur, mengganggu distribusi hasil pertanian warga. | Foto: DOK. WARGA

Di Tanggamus, kondisi jalan tak kalah parah. Dari sekitar 1.100 kilometer jalan kabupaten, lebih dari separuh rusak berat. Warga di Kecamatan Air Naningan terpaksa gotong royong menambal jalan dengan dana pribadi.

"Kalau tidak kami tambal sendiri, bisa-bisa anak sekolah jatuh tiap hari," ujar Sumarni, ibu rumah tangga.

Adapun Lampung Tengah, meski memiliki panjang jalan kabupaten terbesar, yaitu 1.119,67 kilometer, masih mencatat 327,23 kilometer dalam kondisi rusak berat. Pemkab setempat mengalokasikan dana lebih dari Rp95 miliar untuk proyek peningkatan jalan tahun ini, termasuk ruas Kalidadi–Sendang Mulyo senilai Rp5,45 miliar.

"Setiap musim hujan, jalan ini jadi kubangan lumpur. Truk sampai terguling," ungkap Yanto, warga Kecamatan Rumbia.

Kerusakan jalan yang terjadi secara merata di lima kabupaten ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran infrastruktur pada periode sebelumnya. Gubernur Lampung dan publik menaruh harapan besar kepada para bupati baru hasil Pilkada 2024 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025, agar menjadikan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan daerah.

Pemerhati kebijakan publik dari Lembaga Riset Daerah Lampung, Satria Nugroho, menegaskan perlunya reformulasi alokasi anggaran pembangunan.

"Jika jalan rusak dibiarkan, maka biaya logistik, harga pangan, dan keselamatan warga akan terus terganggu. Kepala daerah baru harus fokus ke situ," tegasnya.