Jalan rusak parah di Kecamatan Purbolingga (kiri) dan Raman Utara, Lampung Timur, mengganggu distribusi hasil pertanian warga. | Foto: DOK. WARGA

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Lima kabupaten di Provinsi Lampung menjadi sorotan publik akibat buruknya kondisi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Kerusakan parah ini dinilai mengganggu aktivitas ekonomi warga dan menuntut perhatian serius dari para kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.

Data terbaru menunjukkan, kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Timur, Tanggamus, dan Lampung Tengah. Jalan kabupaten yang semestinya menjadi urat nadi ekonomi pedesaan kini berubah menjadi kubangan lumpur, menyebabkan distribusi hasil pertanian dan akses layanan publik terhambat.

Di Kabupaten Lampung Utara, dari total jalan kabupaten sekitar 1.200 kilometer, sepanjang 689,03 kilometer mengalami rusak berat. Warga Desa Sawojajar, Kecamatan Hulu Sungkai, mengeluhkan jalan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan.

"Kami sudah beberapa kali ajukan agar jalan ini diperbaiki, tapi belum pernah ada realisasi," kata Roni (41), warga setempat.

Hal serupa terjadi di Kabupaten Way Kanan. Sekitar 603,69 kilometer jalan rusak berat tercatat dari total 980 kilometer. Keluhan warga Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Besar, menggambarkan dampak langsung pada sektor pertanian.

"Kami seperti terisolir. Kalau hujan, motor pun susah lewat," keluh Edi, petani lokal.

Sementara itu, Lampung Timur mengalokasikan anggaran perbaikan jalan sebesar Rp121 miliar melalui APBD 2024. Namun, kerusakan tetap dominan di Sukadana, Way Jepara, dan Labuhan Ratu.

"Sudah kami tanami pohon pisang dan tabur ikan lele, agar pemerintah sadar jalan ini bahaya," kata Rahmat Afandi, warga Sukadana.

Di Tanggamus, kondisi jalan tak kalah parah. Dari sekitar 1.100 kilometer jalan kabupaten, lebih dari separuh rusak berat. Warga di Kecamatan Air Naningan terpaksa gotong royong menambal jalan dengan dana pribadi.

"Kalau tidak kami tambal sendiri, bisa-bisa anak sekolah jatuh tiap hari," ujar Sumarni, ibu rumah tangga.

Adapun Lampung Tengah, meski memiliki panjang jalan kabupaten terbesar, yaitu 1.119,67 kilometer, masih mencatat 327,23 kilometer dalam kondisi rusak berat. Pemkab setempat mengalokasikan dana lebih dari Rp95 miliar untuk proyek peningkatan jalan tahun ini, termasuk ruas Kalidadi–Sendang Mulyo senilai Rp5,45 miliar.

"Setiap musim hujan, jalan ini jadi kubangan lumpur. Truk sampai terguling," ungkap Yanto, warga Kecamatan Rumbia.

Kerusakan jalan yang terjadi secara merata di lima kabupaten ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran infrastruktur pada periode sebelumnya. Gubernur Lampung dan publik menaruh harapan besar kepada para bupati baru hasil Pilkada 2024 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025, agar menjadikan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan daerah.

Pemerhati kebijakan publik dari Lembaga Riset Daerah Lampung, Satria Nugroho, menegaskan perlunya reformulasi alokasi anggaran pembangunan.

"Jika jalan rusak dibiarkan, maka biaya logistik, harga pangan, dan keselamatan warga akan terus terganggu. Kepala daerah baru harus fokus ke situ," tegasnya.

Editor: Amiruddin Sormin Laporan: Tim Lampungpro.co