JAKARTA (Lampungpro.com): Persoalan pencatatan data kependudukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi turut menjadi perhatian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh.

Dalam pertemuan tingkat pimpinan dan tingkat teknis di Kota Madinah yang membahas pendataan penduduk di wilayah Arab Saudi dan Yordania, terungkap bahwa banyak WNI di wilayah ini yang tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, tidak termonitor status perkawinan, perceraian dan kematian serta kelahiran anaknya. "Kultur di Arab sangat tertutup sehingga sangat sulit mendata TKI dan TKW. Diperlukan lobi tingkat tinggi dari level pimpinan," ungkap Zudan dalam keterangan tertulis yang diterima�Korpri.id, (Grup Lampungpro.com), Sabtu (28/10/2017).

Rapat pembahasan ini selain diikuti oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, juga oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Andri Hadi, Sestama BNP2TKI Hermono dan direktur di Bappenas serta wakil KBRI dan Konjen di Riyadh, Jeddah, Madinah, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Yordania, dan Uni Emirat Arab.

Lebih jauh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) ini menjelaskan, untuk persiapan Pilpres dan Pileg 2019 pihak KBRI dan Konjen sedang melakukan pendataan. "Saat ini data penduduk mulai masuk dari perwakilan, namun belum bisa diputuskan basis data sebagai dasar perhitungan. Sebab bila menggunakan DPT terakhir KPU Pemilu 2014 sudah berubah drastis penduduknya," ungkap Zudan.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kemenlu akan melakukan pendataan ulang WNI di luar negeri di seluruh dunia dan membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) luar negeri, dengan mencontoh SIAK Dukcapil Kemendagri yang ditempatkan di KBRI Korea.

Pendataan ulang menyeluruh ini bakal dilakukan pada Februari 2018 dan baru pertama kali sejak Indonesia merdeka.�Untuk itu, jelas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, di 131 perwakilan Kemenlu akan diberi tugas tambahan sebagai pejabat pencatatan sipil seperti Dinas Dukcapil tetapi di luar negeri. "Seluruhnya akan kami latih. Pelatihan dilakukan secara regional di berbagai negara. Bila ada kesulitan pendataan, Kemenlu akan meminta pegawai Dukcapil untuk seminggu dua minggu membantu tugas tersebut," kata Zudan.

Menurut anak buah Mendagri Tjahjo Kumolo ini, penumpukan WNI di luar negeri ada di sembilan negara yaitu Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Australia.�Sebagai dasar pekerjaan tersebut, menurut Zudan, akan ada penandatanganan MoU antara Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi di November mendatang. (**/PRO2)