DANA DESA, APBDES, LAMPUNG UTARA, NSPEKTORAT, KEPALA DESA, LAMPUNG

LAMPUNG UTARA (Lampungpro.com): Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa di daerah seharusnya dilakukan secara mandiri oleh pihak desa, sesuai dengan arahan dari Pemerintah pusat. Termasuk didalamnya, perencanaan realisasi dilapangan.

Inspektur Kabupaten Lampung Utara, Mankodri mengatakan, pihaknya telah menindak lanjuti temuan tersebut, dari beberapa sampel desa yang diambil. Ditemukan di dalamnya ada dana perencanaan tersebut yang dimasukkan dalam beberapa item pengeluaran. Seperti uang makan-minum, rapat, publikasi dan lainnya.

"Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, benar itu sesuai dengan anggaran didalam APBDes. Nah, untuk kejelasan diperbolehkan atau tidak kita harus turun kelapangan untuk mempelajari lebih lanjut. Tapi kalau baik, ya tidak dikerjakan sendiri secara mandiri dengan melibatkan aparaturnya sehingga memberikan andil dalam pemerataan pendapatan aparatur desa," Kata dia, Rabu (12/6/2019).

Menurut lnspektur, berdasarkan informasi dilapangan, banyak diantara desa melaksanakan hanya dilakukan beberapa orang saja. Bahkan tidak sedikit hanya sang kepala desa, sehingga untuk mempercepat proses pelaporan dilakukan dengan cara demikian. Dan terkesan dilakukan sepihak dan dibawah tangan, padahal dalam aturannya bila tidak dapat melaksanakan harus mengajukan kepada pemerintah daerah.

"Itu yang kita sayangkan, seharusnya mereka berkoordinasi dengan satuan kerja tempatnya bernauang. Yakni, DPMD tapi ini kan tidak seolah tidak mau diketahui orang. Dan didalam APBDes itu tidak dijelaskan melalui pihak ketiga, sehingga kami tidak tahu kalau dilapangan demikian adanya," jelas dia.

Selain itu, pihaknya akan melihat terlebih dahulu akar permasalahannya. Mulai dari peraturan sampai permasalahan yang ada dilapangan. Sehingga dapat dicarikan solusinya, tanpa menimbulkan masalah lainnya.

"Dalam menyikapi ini, kita akan menurunkan tim kelapangan untuk melihat keadaan sebenarnya. Untuk diketahui secara pasti detail permasalahannya, mereka jugakan anak pemerintah daerah. Seharusnya kalau ada masalah dilapangan, alangkah baik itu dibicarakan kedalam," terang Mankodri.(RIKI/PRO2)