#portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames

JAKARTA (Lampungpro.com): Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) masa bakti 2017-2022 semalam dilantik. Bertempat di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pelantikan dihadiri banyak pejabat penting, terutama mereka yang juga merupakan alumnus HMI, di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Usai dilantik, Majelis Nasional KAHMI melalui Koordinator Presidium Siti Zuhro mengeluarkan pernyataan berisi pokok-pokok pikiran KAHMI untuk negeri. Siti Zuhro sebelumnya menggarisbawahi bahwa KAHMI adalah organisasi kekeluargaan atau wadah paguyuban para alumnus HMI yang beranggotakan para cendekia yang bersifat independen.

Sebagai organisasi kekeluargaan, menurut Siti, penting bagi KAHMI untuk saling memperkuat ukhuwah Islamiyah dan senantiasa menjaga tali silaturahmi. Anggota KAHMI yang tersebar di seluruh Indonesia itu ibarat pelangi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Beragam dalam warna warni bidang keahlian, profesi dan afiliasi politik serta organisasi masing-masing. Satu-satunya kekuatan yang mengikat alumni HMI adalah kesamaan nilai Islam sebagai pedoman hidup, kata Siti.

Dengan wataknya yang independen sebagaimana juga menjadi watak HMI, KAHMI tidak berpihak kepada salah satu partai, organisasi keagamaan tertentu, atau organisasi lain mana pun. Secara organisasi KAHMI tidak berpolitik praktis. Meskipun demikian, kata Siti, tidak berarti para anggota KAHMI buta politik.

Sebagai warga negara dan insan cendekia, menurut Siti, anggota KAHMI memiliki kewajiban untuk turut membangun bangsa dan negara. KAHMI berkewajiban untuk menjaga dan merawat NKRI. Sebagai Muslim, anggota KAHMI berkewajiban menegakkan amal makruf nahi munkar, termasuk dalam politik. Tetapi politik KAHMI bukan politik praktis, melainkan politik moral yang menekankan pada nilai, kata Siti, menekankan.

Yang saat ini menjadi keprihatinan KAHMI, menurut Siti, adalah fenomena keterbelahan di antara masyarakat Indonesia yang kian hari semakin mencemaskan. Ia melihat maraknya berbagai macam ujaran kebencian, merebaknya berita palsu (hoax) dan informasi yang mengandung sentimen negatif SARA yang dijumpai hampir setiap hari di berbagai media sosial. Fenomena seperti itu sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI, di tengah berbagai persoalan pembangunan yang juga sangat dirasakan dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Siti percaya, watak masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang toleran, menghargai sopan santun dan memegang teguh nilai-nilai agama belumlah berubah.  Ia melihat pergeseran  sikap yang ada lebih sebagai letupan sublimasi dari kesenjangan sosial ekonomi yang dirasakan kian menganga terbuka.

Untuk itu, kata Siti, sangat penting bagi KAHMI menjadikan penguatan soliditas internal dengan membangun konsolidasi dan kesepahaman, sebagai langkah awal sebelum melakukan berbagai kerja apa pun ke depan. Dalam skala yang lebih besar, bangsa Indonesia pun harus segera melakukan langkah yang urgen tersebut, yakni membangun soliditas internal dalam kerangka berbangsa dan bernegara dalam visi NKRI. Melihat berbagai fenomena di masyarakat saat ini, hal itu jelas-jelas menjadi pekerjaan maha penting yang harus segera dilakukan bangsa ini, kata Siti. (**/PRO2)