BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Puluhan masyarakat Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung yang menjadi korban penggusuran oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, menyatakan sikap dan menuntut majelis hakim untuk dapat melahirkan putusan yang seadil adilnya pada masyarakat Pasar Griya.

Koordinator Aksi Summaindra Jarwadi dalam orasinya mengatakan, masyarakat Pasar Griya yang menjadi korban penggusuran hari ini peduli terhadap soal nasib pasar griya. Pihaknya akan terus mengawal agenda putusan terkait gugatan perbuatan yang melawan hukum oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

"Kami menuntut adanya putusan yang seadil-adilnya dari pengadilan dan berpihak kepada masyarakat. Karena kami telah kehilangan hak-hak mulai dari hak pendidikan, pekerjaan, akses kesehatan dan lainnya. Itu bukti nyata pemerintah kota dalam melanggar hukum dan hak asasi manusia," kata Summaindra saat memimpin aksi tuntutan masyarakat Pasar Griya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Senin (25/03/2019).

Ia menjelaskan, pelanggaran hukum lainnya dari penggusuran pasar tersebut adalah adanya kasus lain yakni, kekerasan aparat keamanan pada masyarakat saat penggusuran. Menurutnya, pasca penggusuran pemkot sampai hari ini warga masih terlunta-lunta. Ada yg tinggal di pasar tempel, di panti asuhan, bahkan ada yang menyewa tanah dan mendirikan gubuk dengan kardus.

"Hal ini karena tidak ada relokasi dari pemkot. Bahkan pemkot mengeluarkan statemen bahwa warga Pasar Griya bukan warga Bandar Lampung. Tapi faktanya masyarakat banyak yang sudah memiliki KTP asli," jelas dia.

Pantauan Lampungpro.com puluhan warga Pasar Griya yang melakukan aksi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berjalan lancar sampai menunggu persidangan dimulai. Dengan didampingi sejumlah elemen dari LBH Kota Bandar Lampung, LMND, Mahasiswa, SMI, SPNI dan jaringan buruh lain dengan permintaan pemerintah lebih terbuka akan solusinya. (FEBRI/PRO2)