Kejari Lampung Selatan Saat Pencanangan WBK WBBM | Ist/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menghadiri pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan. Hadir dalam kegiatan itu, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Selatan serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Selatan Dwi Astuti Beniyati mengatakan, pencanangan zona integritas merupakan langkah awal, yang perlu dilakukan untuk menyukseskan reformasi birokrasi. Hal tersebut dapat dicapai, dengan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, serta memuaskan.

Pencanangan ini adalah langkah awal untuk menyukseskan reformasi birokrasi, yakni dengan melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, dimana pimpinan dan daerahnya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK WBBM," kata Dwi Astuti Beniyanti, Kamis (1/4/2021).

Setelah dilakukannya pencanangan tersebut, Kejari Lampung Selatan telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas WBK WBBM dengan melakukan enam area perubahan. Area itu yakni area satu manajemen perubahan, area dua penguatan penataan tata laksana, area tiga penataan sistem managemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pelaksanaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Untuk mensukseskan enam area perubahan tersebut, kami telah menujuk dua orang agen perubahan yang akan menjadi penggerak pelaksanaan reformasi birokrasi. Lalu satu orang duta medsos yang akan mempublikasikan kinerja dan pemberitaan yang positif mengenai Kejaksaan secara masif," ujar Dwi Astuti.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi serta meningkatkan kepercayaan. Pencanganan pembangunan zona integritas merupakan upaya penting bagi seluruh stakeholder, dimana dalam penerapannya membutuhkan tekad serta komitmen dari seluruh elemen pemerintahan. (RLS/PRO3)