#beritalampung #beritalampungterkini #beritaolahragalampung #beritapolitiklampung #beritaasiangames #beritalampungupdate #infolampungpro.com #lampungprodotcom #lampungwisata #beritapendidikan #infopendidikan #infokementrian #gubernurlampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini, 23 Juli 2018, jadi pranala empati sejumlah tokoh. Mereka angkat bicara merespons isu strategis pemuliaan hak anak, ancaman kekerasan, studi efek negatif gawai pada tumbuh kembang anak, hingga belantara harapan masa depan anak Indonesia.

Adanya fakta bahwa anak-anak Indonesia sampai kini belum terbebas dan merdeka dari berbagai bentuk peluang ancaman dan tindak kekerasan, sungguh pantang diabaikan. Kasus terbaru fenomena pelibatan anak dalam aksi terorisme, juga mengusik kelindan perhatian.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PAI) Arist Merdeka Sirait mengatakan hal itu dibuktikan dengan parameter masih tingginya angka pengaduan kekerasan terhadap anak yang masuk ke Komnas PAI sepanjang tahun 2017. Sepanjang 2017, kata dia, pihaknya menerima 2.737 kasus pengaduan kekerasan terhadap anak.

Sebaran kasus itu, kata dia, merata di berbagai daerah di Indonesia, desa dan kota. Sementara, latar belakang pendidikan juga tidak jadi faktor penentu tindakan kekerasan atas anak. "Rumah, lingkungan sekolah, ruang publik atau tempat bermain anak, serta pondok atau panti-panti anak tak lagi memberi rasa nyaman dan aman bagi anak. Justru lingkungan inilah tempat pemangsa hak-hak anak," kata dia.

Keadaan ini, lanjut Sirait, diperparah dengan pemahaman tradisional masyarakat bahwa anak masih dianggap milik yang wajib tunduk pada otoritas orang dewasa dalam keadaan apapun. Orang tua sebagai lini dan garda terdepan pelindung anak masih memakai pendekatan proses pendidikan dan pendisiplinan dalam keluarga "di ujung rotan ada emas".

Akibatnya, anak dalam keluarga sering ditempatkan sebagai properti, aset dan sumber alternatif ekonomi keluarga. "Anak tak lagi mempunyai kesempatan menjadi manusia yang berharkat-bermartabat. Untuk memerdekakan anak dari segala bentuk kekerasan, dibutuhkan tanggung jawab dan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah� dan negara."

Kemudian, katai Ketua Umum Komnas PAI sejak 2010 itu, untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, tanggung jawab pemerintah sangat diperlukan. "Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, membangun kembali sistem kekerabatan di setiap tempat baik di desa atau di kampung� yang pernah ada. Dan hidup sebagai budaya ketimuran dengan cara menggerakkan desa atau kampung ramah dan bersahabat anak," kata dia.

Mantan Sekjen Komnas PAI sejak 1998-2010 ini seperti tak bosan mengingatkan bahwa anak Indonesia belum terbebas dari kekerasan. Dari itu, di Hari Anak Nasional ini, Komnas PAI bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Tanah Air yang bertugas melindungi anak Indonesia menyampaikan harapan tertingginya.

"Kami berharap, menyerukan pada keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk mengakhiri segera, segala bentuk kekerasan terhadap anak. Segera pula menangkal segala bentuk penanaman paham radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, dan pelibatan anak dalam aksi terorisme. Karena itu merupakan bentuk kekerasan tersembunyi terhadap anak," kata dia.

Sedangkan, Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi Lampung Citra Persada menyoroti tren positif teknologi digital yang justru efek negatifnya lebih besar bagi tumbuh kembang anak. Di mana, internet dan game online hampir pasti jadi "candu" baru.

Menurut dia, kini era "teknologi gawai" bisa jadi ancaman bagi anak, terbukti dari banyaknya kasus anak tumbuh jadi generasi instan, tidak sabaran, sulit berkomunikasi, depresi, bahkan gangguan kejiwaan. "Program pengasuhan keluarga harus terus digalakkan, karena pengampu paling bertanggung jawab sesungguhnya ya ayah dan ibu," kata Citra, melalui saluran WhatsApp, Senin (23/7/2018), dalam rilis. (**/PRO2)