PT PLN (Perseri) UID Lampung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Daerah, serta kementerian/lembaga terkait memperkuat sinergi dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan Listrik Desa (Lisdes).

Dari 139 lokasi penugasan Program Lisdes tahun 2026, ada 25 lokasi berada di kawasan hutan, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut, serta pemenuhan tahapan administrasi dan perizinan sesuai status kawasan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses tersebut, dukungan kepala daerah memiliki peran penting, khususnya dalam pengusulan dan fasilitasi penyelesaian areal permukiman dalam kawasan hutan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Sinkronisasi antara pemerintah daerah, Kementerian ESDM, PLN, serta kementerian atau lembaga terkait, diharapkan dapat mendukung percepatan proses administrasi dan perizinan, sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat dilaksanakan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Lampung, I Putu Kesama P.W mengungkapkan, PLN terus memetakan progres dan kebutuhan pada setiap lokasi, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

"Setiap lokasi memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Kami terus mengawal kesiapan lokasi hingga pelaksanaan konstruksi jaringan," ungkap I Putu Kesama P.W.

Dukungan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait, khususnya dalam penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan, sangat diperlukan agar pembangunan dapat dipercepat, dan manfaat listrik segera dirasakan masyarakat.

Melalui koordinasi lintas fungsi tersebut, Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi, agar program elektrifikasi tidak berhenti pada capaian rasio, tapi benar-benar menghadirkan akses listrik yang semakin merata.